Berita

dpr/net

Politik

Revisi UU KPK Perparah Citra DPR

RABU, 07 OKTOBER 2015 | 17:55 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Kinerja dan manfaatnya nyata DPR RI bagi kepentingan rakyat Indonesia belum juga terlihat. Padahal masa kerja anggota dewan sudah lebih dari satu tahun.

Begitu kata Ketua Presidium Pengurus Pusat (PP) PMKRI Lidya Natalia Sartono dalam keterangannya kepada redaksi, Kamis (7/10).

"PMKRI tidak melihat kinerja nyata dan bermanfaat DPR untuk kepentingan rakyat Indonesia di tengah ambruknya ekonomi rakyat. Justru yang ada, menghadirkan kegaduhan politik," serunya.


Tidak hanya kegaduhan, menurutnya produk UU yang dibuat DPR juga tidak memiliki indikator penunjang kinerja yang baik dan terukur.

"Rendahnya moral politik DPR diperparah dengan rencana penghapusan wewenang KPK yang mereka gulirkan," sambung Lidya.

Atas alasan di atas, PMKRI meminta partai-partai mengevaluasi kembali kader-kader yang sudah menyimpang dari semangat kerakyatan.

"Kalau partai tidak bisa dan justru membiarkannya, maka saya mempertanyakan posisi partai politik hari ini untuk rakyat. Apakah partai mafia apa partai rakyat? Kalau ruh nya tidak ada kepentingan rakyat yang nyata, bubarkan saja partai. Termasuk partai yang mendukung pelemahan wewenang KPK," tutupnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya