Berita

fuad bawazier/net

Ini Tujuh Usul Fuad Bawazier kepada Jokowi agar Ekonomi Kembali Menggeliat

SELASA, 06 OKTOBER 2015 | 10:27 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo tidak menggigit, kurang greget, kurang memasyarakat dan kurang bisa dirasakan manfaatnya dalam jangka pendek atau seketika ini. Seharusnya paket kebijakan ekonomi diterbitkan setelah aturan-aturan pelaksanaan yang diperlukan sudah lengkap sehingga bisa langsung di implementasikan, sehingga pasar tidak ragu-ragu pada keseriusan atau komitmen pemerintah.

Demikian disampaikan mantan Menteri Ekonomi Fuad Bawazir. Dan untuk menutupi kekurangan dalam paket kebijakan tersebut, Fuad mengusulkan tujuh butir kebijakan yang seharusnya diambil Presiden Jokowi agare ekonomi tidak lesu, serta bisa menggeliat kembali.

Tujuh butir tersebut adalah, pertama, meurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas. Kedua, menurunkan tarif listrik, termasuk lisrik industri agar lebih kompetitif. Ketiga, tidak mengusut asal usul deposito dan tabungan di perbankan dengan tujuan agar dana-dana tersimpan di luar negeri ataupun di luar perbankan masuk ke sistem perbankan untuk menguatkan Dana Pihak Ketiga yang tersimpan di bank-bank.


"Masyarakat tidak perlu takut, khususnya pada aparat pajak.  Kebijakan ini pernah diambil di zaman Presiden Suharto 1985 dan amat sukses," kata Fuad dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 6/10).

Keempat, lanjut Fuad, Ditjen Pajak tidak mengusut asal usul modal usaha, baik modal baru maupun modal tambahan, dan tidak mengenakan pajak atas dana modal itu. Tujuannya agar dana-dana yang disimpan di luar negeri, yang mencapai Rp 4000 triliun, dipulangkan dan didayagunakan untuk menggerakkan ekonomi Indonesia, serta menambah cadangan devisa.

Kelima, memperbolehkan orang pribadi asing membeli apartemen di wilayah DKI tanpa pembatasan harga dam lain-lain. Tujuannya untuk menggerakkan sektor properti yang sedang lesu. Sektor ini mempunyai multiplier effect besar dalam perekonomian.

Keenam, melonggarkan izin pertambangan rakyat mengingat potensi usaha pertambangan di Indonesia relatif merata terdapat di seluruh wilayah sehingga mampu menggerakkan perekonomian rakyat.

Ketujuh, deregulasi total perizinan di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah agar cepat dan murah, termasuk izin pendirian izin usaha baru dan lama. Perizinan telah menjadi bisnis banyak oknum pejabat dan bahkan menggunakan middleman sehingga menjadi sumber high cost economy dan melahirkan perlombaan menerbitkan Izin "ini-itu" sebagai sumber penghasilan.

"Banyak kalangan yang keberatan dengan tujuh usulan di atas, termasuk negeri dimana banyak uang milik orang Indonesia disimpan, sebab takut dananya ke sedot ke Indonesia. Mereka keberatan karena bisa mengganggu kepentingannya. Semoga Presiden Jokowi mampu menembus halangan birokrasinya sendiri," demikian Fuad Bawazir. [ysa]


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya