. Ketika Non-governmental organization (NGO) asing digalang negara-negara Eropa dan Amerika Serikat untuk menyesatkan opini dan menghabisi sawit Indonesia dalam perang nabati, lalu dimana NGO lokal berpijak?
Demikian Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Maruli Gultom, membuka kembali perbincangan dalam keterangan Senin kemarin (5/10).‎‎
Maruli pun menyampaikan beberapa catatan kronologis. Suatu ketika, NGO lokal menggelar festival makanan tanpa sawit di Riau. Berapa lama kemudian, terdengar seorang menteri Kabinet Perancis mengumumkan bahwa dia tidak akan lagi mengkonsumsi cokelat merk tertentu karena mengandung bahan dari sawit.
"Ada kesamaan," ungkap Maruli. (Baca:
RSPO Ingin Membunuh Industri Sawit Indonesia)
Pada tahun 2013, lanjut Maruli, Greenpeace, sebuah NGO Barat yang pernah diusir keluar dari Rusia dan India, menerima dana sebesar 1 juta dolar AS dari Climate Works Grant untuk membiayai proyek anti sawit Indonesia terkait deforestrasi.
"Berapa besar dana yang mereka raup untuk proyek lain di Indonesia? Siapa partner lokalnya?" tanya Maruli.
Pada tahun 2007 di Bali, Maruli melanjutkan, ia menyampaikan makalah, dan seorang aktivis NGO Barat menghampirinya serta marah-marah atas data dan fakta yang ia ungkapkan, serta kesimpulan yang ia sampaikan. Saat itu, Ketua NGO lokal penyelenggara seminar tersebut tertunduk diam ketika ia menatapnya.
"Saya menjadi tahu bahwa si Bule itulah sang Bos, sponsor seminar ini, dan menjadi sutradara yang merasa kecolongan dengan kehadiran saya sebagai pembicara," ungkap Maruli.
Saatnya kini, lanjut Maruli, semua pihak perlu mencari tahu perihal pembiayaan kegiatan NGO lokal. Bila itu berasal dari NGO asing, maka sebaiknya negara menggantikan peranan tersebut melalui pembiayaan APBN.
"Tidak tertutup kemungkinan bahwa NGO lokal akan menolak. Mungkin karena jumlah rupiah yang ditawarkan lebih kecil dari yang mereka terima sekarang, ataupun dengan alasan demi independensi," ungkap Maruli.
Namun demikian, siapapun yang membiayainya, NGO lokal perlu diyakinkan bahwa tugas mulia mereka adalah mengawal industri nasional, sektor apapun itu, agar industri nasional tidak salah langkah, selalu berjalan di koridor yang benar. Sehingga industri nasional tidak lagi bisa dihujat, ataupun di sesatkan persepsi di mata dunia oleh NGO asing.
"Di dalam kita boleh kelahi. Di luar harus bela Indonesia. Right or wrong, my country," tegas Maruli.
[ysa]
