NGO Gunakan Isu Lingkungan untuk Habisi Sawit Indonesia

. Produksi minyak kedelai sebagai minyak nabati nomor satu dunia terancam ketika produksi minyak kelapa sawit meningkat pesat, terutama di Indonesia. Tak heran bila negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, sebagai produsen utama minyak kedelai, merasa terusik dan mulai menggalang non-governmental organization (NGO) untuk berkampanye menolak minyak sawit.

‎Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Maruli Gultom, membongkar kampanye hitam yang dilakukan NGO untuk "membunuh" produksi kelapa sawit, yaitu dengan membawa isu lingkungan, misalnya dengan isu pemanasan global dan perubahan iklim.

‎Maruli menjelaskan, penyebab terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim adalah terciptanya Gas Rumah Kaca (GRK). GRK terbentuk antara lain oleh banyaknya polusi karbon (C02) yang dihasilkan oleh emisi industri, alat transportasi, dan pembangkit listrik. Sekitar 65 persen emisi berasal dari hanya 10 negara kaya, termasuk China. 

‎GRK yang terbentuk semakin lama semakin tebal, menghalangi dipancarkannya kembali panas yang diterima bumi dari matahari, keluar atmosfir. Karena panas dari matahari tidak dapat dipancarkan kembali keluar atmosfir, suhu bumi meningkat, atau yang dikenal dengam global warming. Meningkatnya suhu bumi mengakibatkan perubahan iklim, atau climate change.‎ 

‎"Berbicara masalah perubahan iklim dan pemanasan global, dengan sengaja NGO membelokkan persoalan kepada masalah penebangan hutan atau deforestrasi dunia, khususnya hutan hujan tropis di Indonesia dan Amerika Latin. Hutan dibutuhkan untuk menyerap polusi karbon dan memproduksi oksigen," kata Maruli dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 5/10). 

‎"NGO menyerang dan menuduh Indonesia hingga 2006 telah menggunduli 75 juta hektar hutan tropisnya," sambung Maruli, yang tidak punya sejengkal pun kebun sawit tapi membela sawit demi Indonesia.‎ 

‎"Aneh tapi nyata, dalam konteks climate change NGO menyerang Indonesia dengan isu hutan namun tidak mempersoalkan penyebab climate change itu sendiri, yakni polusi karbon yg dihasilkan oleh negaranya sendiri, atau Eropa dan AS," sambung Maruli. 

‎Maruli menilai, NGO berhasil menyesatkan publik dunia dan Indonesia terkait masalah pemanasan global dan perubahan iklim. NGO itu fokus membicarakan hutan dan melupakan polusi karbon. NGO juga sibuk membicarakan akibat, yaitu kebutuhan akan hutan penghisap polusi karbon, dan melupakan penyebab, yaitu  karbon. 

‎"Setelah merasa berhasil menghitamkan persepsi dunia terhadap produksi minyak sawit (CPO), pada tanggal 5 Oktober 2006 Parlemen Eropa mengusulkan pelarangan (ban) penggunaan CPO sebagai bahan baku biodiesel. International Food and Agriculture Trade Policy Council, Washington, dimana H.S. Dillon duduk mewakili Asia, sebagai salah satu councelor, menilai bahwa tindakan parlemen Eropa tersebut. tidak ada kaitannya dengan usaha pelestarian lingkungan. Alasan logisnya tidak lain hanyalah untuk proteksi terhadap produk domestik dan energy security," jelas Maruli. 

‎Sebelumnya, Maruli menilai kesepakatan dua negara produsen Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia, Indonesia dan Malaysia, sebagai sebagai langkah yang bagus untuk menghadapi perang energi, terutama yang menggunakan bahan bakar nabati. Bukan rahasia lagi, sejak beberapa dekade belakangan ini, negara-negara Barat yang terganggu dengan produksi CPO Indonesia dan Malaysia melancarkan kampanye hitam anti-sawit. ‎

‎Menurut Maruli Gultom, kerjasama Indonesia, melalui Menteri Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofjan Djalil, dengan Malaysia, melalui Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Datuk Amar Douglas Uggah Embas, merupakan wujud nyata dalam membela eksistensi produk unggulan kedua negara di pasar dunia. 

‎ Keberhasilan Indonesia merangkul Malaysia, sebutnya, sangat strategis dalam membangun kekuatan untuk menghadapi gerakan anti-sawit. [ysa] ‎