Berita

Presiden PKS Desak Jokowi Turunkan Harga BBM dalam Paket Kebijakan Jilid III

SENIN, 05 OKTOBER 2015 | 09:28 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Saat ini, kondisi ekonomi Indonesia benar-benar lemah dan daya beli masyarakat terus menurun.

Menurut Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohammad Sohibul Iman, ada banyak faktor yang menyebabkan ekonomi Indonesia lemah. Di antaranya fundamental ekonomi nasional dan pengaruh ketidakstabilan ekonomi dunia.

Sohibul Iman pun menjelaskan ada dua pendekatan yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yaitu cash transfer atau bantuan langsung kepada masyarakat dan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM). Sohibul pun mendesak agar pemerintah bisa menurunkan harga BBM pada paket kebijakan ekonomi ketiga.


"Pada paket kebijakan ekonomi ketiga yang akan diumumkan presiden nanti, penurunan harga BBM bisa menjadi salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah," ujar Sohibul Iman dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 5/10).

Sohibul Iman menjelaskan, rendahnya daya beli diakibatkan oleh kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok setelah kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. Ia menyebut berdasarkan kalkulasi yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Masyarakat Universitas Indonesia (LPM UI), penurunan harga BBM sebesar 5 persen akan meningkatkan daya beli 165 ribu masyarakat miskin.

"Jika bisa kita turunkan 10 persen maka akan semakin banyak rakyat yang terbantu," demikian Sohibul Iman. [ysa]


Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya