Berita

Jokowi Harus Ganti Menteri Rini dengan yang Lebih Nasionalis

JUMAT, 07 AGUSTUS 2015 | 17:38 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

‎. Selama ini, BUMN sudah terbukti menjadi tulang-punggung perekonomian di sejumlah negara, termasuk Tiongkok. Namun di Indonesia, sejumlah BUMN papan atas dibiarkan terus merugi akibat kesalahan manajemen dan dugaan adanya kepentingan melekat yang membuat sejumlah BUMN dibajak oleh mafia bisnis yang bertahun-tahun hidup dari tidak optimalnya pengelolaan itu.‎

"Dengan dasar itulah, kami meminta Presiden Jokowi segera mencopot Menteri Rini Soemarno. Indonesoa butuh Menteri BUMN yang bersih dari kepentingan melekat sehingga mampu bertindak tegas untuk mewujudkan BUMN yang handal dalam menjalankankan fungsi strategis sebagaimana yang diperintahkan oleh UU," Kata aktivis Aliansi Masyarakat untuk Indonesia Bersih (AMIR), Rhugby AS, dalam unjuk rasa di Kementerian BUMN, Jakarta (Jumat, 7/8). ‎

‎Ke depannya, imbuh Rhugby, Presiden Jokowi harus mencari figur yang tepat guna menggantikan Rini Soemarno. Menteri BUMN sejatinya selain profesional, berintegritas juga memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. ‎

Selama ini dipimpin Rini, sambungnya, kinerja kementerian BUMN tak terkontrol dan tentu saja ini sangat membahayakan perekonomian Indonesia, mengingat besarnya asset BUMN dan fungsi-fungsi strategis yang mestinya diemban oleh perusahaan negara. Bila dibiarkan,  BUMN akan terus menjadi sapi perah kekuatan-kekuatan bisnis yang berada di belakang Rini Soemarno, sehingga akan terus merugi tanpa membawa dampak apapun terhadap kesejahteraan masyar‎akat. ‎

‎"‎Selama menjabat jabatan publik sebelumnya juga tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan dari seorang Rini Soemarno, selain bagi-bagi kuota ekspor dan impor yang hanya menguntungkan segelintir orang," demikian Rhugby. [ysa]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya