Berita

rmol

Politik

Presiden Turki Ajak Indonesia Mereformasi PBB

JUMAT, 31 JULI 2015 | 23:38 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Reformasi di tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut menjadi tajuk perbincangan saat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyambangi sejumlah anggota DPR RI di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Jumat, 31/7).

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan bahwa dalam pertemuan itu memperbincangkan peran Indonesia dan Turki sebagai negara besar di PBB.

"Indonesia dan Turki adalah negara besar harus bisa berperan di PBB," kata Fadli, Jumat (31/7).


Menurutnya, keinginan itu didasari alasan bahwa PBB hanya dikuasai oleh lima negara yang memiliki hak veto, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Perancis, dan Inggris. Fadli Zon mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Erdogan menyampaikan telah melobi Tiongkok agar Indonesia dan Turki dapat dilibatkan.

"(Kata Erdogan) Presiden Tiongkok sudah menyambut baik," sambung waketum DPP Gerindra itu.

Sementara bagi Indonesia, lanjut Fadli, usulan reformasi PBB telah sesuai dengan cita-cita Presiden Jokowi. Ia berharap reformasi PBB bia memberi kesempatan bagi banyak negara untuk lebih dilibatkan dalam PBB.

"Seolah-olah dunia ini cuma punya lima negara itu," katanya.

Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Ketua DPR Setya Novanto didampingi oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya, dan Ketua Badan Kerjasama antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Assegaf. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya