Berita

kbri moskow

BPK dan Auditor Rusia Duduk Bareng Cari Peluang Kerja Sama

KAMIS, 30 JULI 2015 | 00:18 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Indonesia dan Rusia menginginkan persahabatan yang lebih erat di berbagai bidang.

Dalam rangka mengenal lebih jauh sistem pemeriksaan dan pengelolaan keuangan masing-masing negara, delegasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengunjungi mitranya di Rusia, yaitu Auditur Negara Federasi Rusia atau Account of Chamber of the Russian Federation (ACH).  Delegasi BPK dipimpin Ketua BPK Harry Azhar Azis didampingi dua unsur pimpinan, 1 auditor utama dan 3 staf BPK.

Kunjungan di Moskow ditujukan untuk mempererat jalinan kerjasama kedua institusi melalui penyelenggaraan seminar bersama agar dapat lebih mengenal tugas pokok dan fungsi masing-masing dan mencari peluang kerja sama yang dapat dilakukan di masa mendatang. Dua agenda yang menjadi pembahasan dalam seminar adalah pemeriksaan pengelolaan keuangan negara di bidang minyak dan gas serta pemeriksaan keuangan  di bidang hutang negara.


Selama dua hari seminar (27-28/7), sebagaimana keterangan tertulis dari KBRI Moskow, masing-masing pihak mempresentasikan hal-hal di bidang pengawasan atau pemeriksaan pengelolaan keuangan di bidang minyak dan gas serta hutang negara. Pihak Rusia di antaranya menyampaikan bagaimana kinerja sektor minyak dan gas bumi pada tahun 2010-2014 serta target di tahun 2015, pendapatan negara dari sektor migas dalam APBN, program negara yang disebut "Efisiensi energi dan pengembangan energi" serta perjanjian bagi hasil dan para pelaksana proyek. Sedangkan pihak Indonesia antara lain  menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab BPK serta sistem audit di dalam pengelolaan keuangan di sektor hulu dan hilir.

Dalam seminar di bidang utang negara, pihak Rusia menyampaikan presentasi mengenai susunan utang negara Federasi Rusia dan utang negara  konstituen Federal Rusia, sasaran dan materi audit Pemerintah dari keadaan utang negara Federasi Rusia, bentuk dan jenis audit pemerintah, landasan hukum audit utang negara, standar audit pemerintah serta tahapan-tahapannya. Di pihak Indonesia dijelaskan tentang  posisi hutang Indonesia, audit utang negara, pengelolaan utang terhadap keberlangsungan fiscal, lesson learn  yang dipetik dari Working Group Financial Modernization and Regulatory Reform (WGFMRR), dan rencana audit hutang negara berikutnya.

Dalam sesi diskusi, kedua belah pihak membahas sistem pemeriksaan yang dilakukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemeriksaan keuangan di sektor investasi asing,  pengawasan keuangan di bidang bagi hasil investasi, jenis-jenis permeriksaan dan jangka waktu pemeriksaan dalam setahun.

Seminar bersama BPK dan ACH telah dimanfaatkan kedua pihak untuk saling tukar informasi dan pengalaman. Kedua pihak memandang banyak persamaan tupoksi keduanya terutama tujuan akhir dari pengawasan atau pemeriksaan pengelolaan uang negara yang ditujukan bagi kemakmuran masyarakat. [ysa]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya