Berita

razikin/net

Politik

Keterlibatan Spionase Asing di Tolikara Harus Diselidiki

RABU, 22 JULI 2015 | 20:51 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Reaksi keras umat Islam di tanah air terhadap pembakaran Masjid dan puluhan kios di Tolikara, Papua saat perayaan Salat Idul Fitri dapat dimaklumi. Ini mengingat tindakan tersebut tidak hanya melanggar konstitusi, namun juga telah dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dan mencederai kerukunan antar umat yang telah dibangun selama ini.

Namun begitu, Direktur Eksekutif Kawasan Timur Indonesia (KTI) Watch Razikin Juraid mengingatkan bahwa ada potensi pihak-pihak tertentu yang bermain dalam kasus Tolikara. Provokator ini bisa dari pihak luar yang terus berusaha memperkeruh suasana.

"Dalam konteks itu umat Islam tidak boleh terpancing dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak perlu," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu (Rabu, 22/7).


Atas dasar itu, mantan Ketua DPP IMM ini mendesak pihak kepolisian dan BIN untuk melakukan langkah-langkah preventif, agar kejadian tidak menyebar ke daerah lain. Menurutnya, bangsa ini wajib untuk segera diselamatkan dari potensi terjadinya konflik-konflik horizontal.

"Saya juga mengingatkan kepada semua pihak agar tidak membangun stigma bahwa Papua itu daerah yang rawan konflik. Kami dari KTI Watch memberikan kepercayaan kepada Kepolisian untuk segera menangkap pelaku dan siapapun yang terlibat dalam pembakaran Masjid tersebut," sambung mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI itu.

Lebih lanjut, Razikin juga menggarisbawahi bahwa TNI dan BIN perlu mengkaji keterlibatan spionase asing dalam peristiwa Tolikara. Pasalnya, dari sumber-sumber KTI Watck di Papua disebutkan bahwa ada dugaan spionase asing yang terlibat dalam kasus ini.

"Keterlibatan asing ini sangat berbahaya bagi kedaulatan negara dan dapat mengganggu keamanan dalam negeri kita yang bisa saja menimbulkan gejolak yang lebih besar. Inilah yang diinginkan pihak-pihak luar terhadap negara ini," tandasnya. [ian]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya