Berita

razikin/net

Politik

Keterlibatan Spionase Asing di Tolikara Harus Diselidiki

RABU, 22 JULI 2015 | 20:51 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Reaksi keras umat Islam di tanah air terhadap pembakaran Masjid dan puluhan kios di Tolikara, Papua saat perayaan Salat Idul Fitri dapat dimaklumi. Ini mengingat tindakan tersebut tidak hanya melanggar konstitusi, namun juga telah dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dan mencederai kerukunan antar umat yang telah dibangun selama ini.

Namun begitu, Direktur Eksekutif Kawasan Timur Indonesia (KTI) Watch Razikin Juraid mengingatkan bahwa ada potensi pihak-pihak tertentu yang bermain dalam kasus Tolikara. Provokator ini bisa dari pihak luar yang terus berusaha memperkeruh suasana.

"Dalam konteks itu umat Islam tidak boleh terpancing dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak perlu," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu (Rabu, 22/7).


Atas dasar itu, mantan Ketua DPP IMM ini mendesak pihak kepolisian dan BIN untuk melakukan langkah-langkah preventif, agar kejadian tidak menyebar ke daerah lain. Menurutnya, bangsa ini wajib untuk segera diselamatkan dari potensi terjadinya konflik-konflik horizontal.

"Saya juga mengingatkan kepada semua pihak agar tidak membangun stigma bahwa Papua itu daerah yang rawan konflik. Kami dari KTI Watch memberikan kepercayaan kepada Kepolisian untuk segera menangkap pelaku dan siapapun yang terlibat dalam pembakaran Masjid tersebut," sambung mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI itu.

Lebih lanjut, Razikin juga menggarisbawahi bahwa TNI dan BIN perlu mengkaji keterlibatan spionase asing dalam peristiwa Tolikara. Pasalnya, dari sumber-sumber KTI Watck di Papua disebutkan bahwa ada dugaan spionase asing yang terlibat dalam kasus ini.

"Keterlibatan asing ini sangat berbahaya bagi kedaulatan negara dan dapat mengganggu keamanan dalam negeri kita yang bisa saja menimbulkan gejolak yang lebih besar. Inilah yang diinginkan pihak-pihak luar terhadap negara ini," tandasnya. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya