Forum Aktivis Lintas Generasi telah bersepakat untuk segera menarik mandat Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun begitu, dalam petisi yang ditandatangani 47 aktivis lintas generasi itu Jokowi-JK diberi kesempatan waktu untuk segera meluruskan kiblat bangsa dengan kembali ke UUD 1945 dan Pancasila terlebih dahulu.
"Mayoritas anggota forum menyetujui tarik mandat, namun forum masih memberi kesempatan kepada Pemerintahan Jokowi-JK untuk segera memperbaiki keadaan bangsa. Caranya, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang semakin mengalami pemiskinan massif dan marginalisasi sosial-ekonomi," tegas Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Beni Pramula saat membacakan Petisi Keprihatinan Rakyat Indonesia di sekretariat Perhimpunan Gerakan Keadilan, Jalan Tebet Timur Dalam nomor 43, Jakarta (Rabu, 22/7).
Forum Aktivis Lintas Generasi menilai, kepemimpinan Jokowi-JK selama delapan bulan semakin membuktikan bahwa janji kampanye untuk mewujudkan Trisakti dan Nawacita hanya retorika yang hampa makna. Lebih dari itu, pemerintahan Jokowi-JK juga berpotensi melanggar konstitusi, antara lain dengan kebijakan melepaskan harga BBM kepada mekanisme pasar bebas yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Negara juga dinilai sudah takluk kepada korporasi asing dengan memberi izin perpanjangan khusus kepada Freeport, padahal ini jelas menyalahi UU.
"Mencermati situasi terakhir, Forum Aktivis Lintas Generasi menyatakan bahwa Pemerintahan Jokowi gagal menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta kerukunan antar umat beragama dengan kasus terakhir insiden Tolikara, Papua," sambung Beni yang juga presiden Pemuda Asia-Afrika (AAYG).
Petisi ini, lanjutnya, juga menyoroti janji-janji Jokowi-JK saat kampanye yang kini diingkari. Yaitu janji Jokowi untuk membentuk kabinet ramping dan professional. Sayangnya, janji itu diluluhlantahkan oleh Jokowi-JK sendiri, sehingga memunculkan kabinet yang tidak bekerja untuk kepentingan rakyat.
"Rakyat frustasi akibat ingkar janji pemerintahan Jokowi-JK. Bahkan saat ini kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK sangat melenceng dari Trisakti dan Nawacita, terjadilah gelombang PHK dimana-mana, sementara harga energi dan pangan melambung tinggi, yang pada gilirannya menimbulkan hancurnya daya beli rakyat, jatuhnya omset perusahaan dan semakin masifnya kemiskinan," kata Beni Pramula.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan mengatakan bahwa Petisi Keprihatinan Rakyat Indonesia adalah gerakan moral dari para aktivis untuk memperbaiki situasi bangsa saat ini yang menghadapi krisis dan akan berbahaya jika tidak segera diatasi.
"Kita akan sosialisasikan petisi ini ke semua elemen masyarakat dan para pemimpin yang ada di berbagai lembaga kenegaraan. Setelah ini kita akan berdialog dengan Pemerintah dan Legislatif, mendesak mereka untuk memberi perhatian terhadap keprihatinan yang ada dalam petisi ini, dan mengembalikan kiblat bangsa ke cita-cita proklamasi, Pancasila, dan UUD 1945," ujarnya di kesempatan yang sama.
Petisi Keprihatinan Rakyat Indonesia ini ditandatangani oleh 47 aktivis lintas generasi, mulai dari aktivis senior seperti Bursah Zarnubi, Bambang Wiwoho, Hatta Taliwang, Ariady Achmad, Laode Ida, Djoko Edhy Abdurrachman, Herdi Sahrasad, Marwan Batubara, Ali Mahsun, Abdul Malik, dan Agus Edi Santoso. Hingga aktivis muda dari berbagai organisasi mahasiswa/pemuda seperti Beni Pramula, Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Ni Made Bethariani Saraswati, Ketua Umum GPII Karman, dan Ketua Presidium PP PMKRI Lidya Natalia Sartono.
[ian]
