Berita

beni pramula/net

Politik

Ketum IMM: Jangan Tebang Pilih, Densus 88 Harus Tangkap Teroris Tolikara!

SELASA, 21 JULI 2015 | 16:13 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Aksi pelarangan Salat Idul Fitri yang berbuntut pembakaran kios, rumah, dan tempat ibadah di Tolikara, Papua, bisa digolongkan sebagai kegiatan terorisme.

Pasalnya, dalam beberapa kamus ilmiah populer disebutkan bahwa terorisme merupakan tindakan pengacau dalam masyarakat untuk mencapai tujuan dengan menggunakan kekerasan dan ancaman secara sistematis dan terencana. Tujuannya, untuk menimbulkan rasa takut dan mengganggu sistem-sistem wewenang yang ada.

Begitu kata Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Beni Pramula dalam keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL (Selasa, 21/7).


Beni menyatakan bahwa jika dalam banyak kasus terorisme di negeri ini Detasemen Khusus 88 Polri (Densus 88) kerap menjadi garda terdepan dalam memberantas terorisme, maka pada kasus terorisme di Tolikara, seharusnya mereka juga menunjukkan konsistensinya dan tidak diskriminatif.

"Sudah selayaknya Densus 88 dan Polri berlaku adil demi tegaknya hukum yang tidak tebang pilih. Ratusan orang melakukan penyerangan tersebut, itu berarti tidak terlalu sulit bagi Densus 88 untuk mengidentifikasi pelaku. Sebab mereka sudah teruji menangkap dan membunuh teroris-teroris selama ini," ujarnya.

Menurut Beni, tidak adil jika Densus 88 hanya bersikap tegas pada pelaku teror muslim. Sementara kasus teror lain, seperti Tolikara, pelaku tidak disidang dengan UU Pemberantasan Terorisme. Densus 88 nampak tebang pilih ketika kasus Tolikara hanya diselesaikan sengan mengedepankan mediasi tanpa menangkap pelaku teror. Hal ini, menurutnya, sangat tidak adil dan menyakiti hati umat Islam.

Untuk itu, Presiden Pemuda Asian-Afrika (AAYG) berharap agar kasus ini ditangani sesegera mungkin dan tidak dibiarkan berlarut-larut. Ia juga mendesak kepada Densus 88 untuk menangkap semua pelaku teror, tanpa membedakan ras, suku, dan agama.

"Polri harus cepat bergerak, kesan yang ada bahwa tidak adil jika ada oknum muslim melakukan kesalahan sedikit saja langsung dikatakan radikal bahkan teroris. Namun ketika jelas-jelas ratusan orang non muslim melakukan hal demikian kepolisian terkesan lamban dan tidak tegas, seperti penyerangan terhadap muslim yang akan melaksanakan ibadah Sholat Id di Tolikara," tandasnya.[ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya