Silang pendapat di kalangan pejabat pemerintah terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi bukti masih amburadulnya manajemen pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Presiden Jokowi belum mampu mengendalikan para pembantu terdekatnya," ujar Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Minggu (21/6).
Ibarat mengemudikan mobil masing-masing dari arah berlawanan, Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sudah dua kali bertabrakan. Tabrakan pertama pada isu tentang organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Wapres memerintahkan Menpora Imam Nahrawi mencabut surat keputusan pembekuan PSSI. Namun, Presiden Jokowi justru memerintahkan sebaliknya. Menpora diminta mempertahankan pembekuan PSSI.
Tabrakan kedua terjadi pada isu revisi UU KPK. Wapres, Jaksa Agung serta Menteri Hukum dan HAM setuju UU KPK direvisi, tetapi Presiden menolak revisi dimaksud.
"Baik isu mengenai PSSI maupun revisi UU KPK adalah persoalan strategis yang idealnya dibahas di sidang kabinet agar pemerintah bisa muncul dengan satu suara bulat. Isu PSSI itu menyangkut kepentingan puluhan juta orang sehingga layak diputuskan dalam sidang kabinet. Apalagi isu tentang kewenangan KPK," papar Bamsoet, demikian Bambang Soesatyo disapa.
Anggota Komisi III ini menilai, banyaknya silang pendapat di antara pejabat tinggi pemerintah menunjukkan banyak masalah tidak dibawa ke sidang kabinet. Kalau tidak dibawa ke sidang kabinet berarti para menteri punya agenda sendiri-sendiri yang tidak diketahui dan tidak dilaporkan ke presiden.
"Kalau seperti itu kecenderungannya, tidak mengherankan jika persepsi publik tentang manajemen kepemimpinan Jokowi masih negatif alias amburadul. Kalau para menteri masih punya agenda sendiri-sendiri, itu juga menjadi bukti bahwa Presiden belum mampu mengendalikan para pembantu," papar Bamsoet.
Agar hal yang memalukan ini tidak terulang dan Jokowi tidak dinilai mencla-mencle, Bamsoet mengusulkan agar Jokowi mengingatkan lagi para menteri untuk tidak berbuat konyol dengan agenda masing-masing. Para menteri boleh punya rencana dan program, tapi semuanya harus disetujui Presiden. Begitu etika hubungan kerja antara atasan dengan bawahan.
"Kecuali memang sebenarnya sejak semula itu adalah gagasan atau perintah presiden, namun ditengah jalan presidennya yang balik badan. Sehingga yg menjadi korban adalah bawahan atau menteri yang bersangkutan demi pencitraan sang presiden," tukasnya.
[dem]
