Senator Dukung Subsidi untuk Angkutan Umum

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendukung pemberian subsidi untuk angkutan umum guna memenuhi kebutuhan angkutan yang aman, nyaman, dan murah.

"Kami mendukung pemberikan subsidi untuk transportasi massal," ujar Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah pejabat mitra kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).

Dikatakan, angkutan penumpang umum yang bertarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat disubsidi berdasarkan faktor finansial dan faktor keterhubungan.

Di dalam rapat Komite II DPD RI juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemhub) Djoko Sasono mengakui bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum. Pemerintah wajib menjamin penyediaan jasa angkutan umum yang penyediaan jasa angkutan umum tersebut ialah badan hukum seperti badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), perseroan terbatas (PT), dan koperasi.

"Karena lalu lintas dan angkutan jalan berperan strategis mendukung integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum," ujarnya.

Mengenai pemberikan subsidi, dia menjelaskan, angkutan penumpang umum yang bertarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat disubsidi berdasarkan faktor finansial dan faktor keterhubungan.

Besarnya subsidi angkutan umum diberikan pada suatu trayek tertentu berdasarkan selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh perusahaan angkutan umum, atau biaya pengoperasian yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan umum apabila pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.[dem]