Legislator berharap Kementerian Keuangan memilih sosok Dirjen Bea Cukai yang berintegritas dan tak tersangkut kasus hukum.
Anggota Komisi XI dari Fraksi Nasdem Johnny G Plate mengatakan, syarat umum untuk menjadi pejabat eselon 1 pemerintah, salah satunya Direktur Jenderal Bea dan Cukai (BC), harus terbebas dari masalah hukum. Terlebih saat ini Dirjen harus dapat memastikan kinerja di jajarannya dengan baik.
"Kalau ada masalah hukum harus diselesaikan. Secara umum, memang orang yang punya masalah hukum tidak cocok menjadi pejabat eselon satu," kata Johnny di Jakarta, Senin (25/4).
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem ini menyakini, tim penilai calon Dirjen Bea Cukai dapat memberikan penilaian tentang masalah-masalah hukum.
"Saya yakin menteri atau tim penilai mengerti secara jelas tentang permasalahan ini (hukum). Sekarang kita membutuhkan seorang Dirjen Bea Cukai yang definitif dan dapat membenahi Bea Cukai," paparnya.
Diakui Johnny pemilihan Dirjen Bea Cukai merupakan kewenangan Pemerintah sehingga DPR tidak dapat mencampurinya.
Meski demikian dirinya menegaskan sosok dipilih harus memiliki kriteria baik, termasuk untuk anggota TNI-Polri, hanya mereka yang tidak lagi aktif yang berhak mengiktui seleksi.
[dem]
