. Kasus temuan beras palsu oplosan plastik di beberapa daerah di Jawa Barat cukup meresahkan publik. Kini publik semakin khawatir apakah nasi yang dimakannya aman atau justru membahayakan.
Juru Bicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia, Iffah Ainur Rochmah mengatakan, bahan pangan palsu semacam itu muncul karena masyarakat tergiur harga yang lebih rendah dari produk yang dibutuhkan sehari-hari.
Kemiskinan dan daya beli masyarakat yang rendah adalah penyebab utama mengapa masyarakat mencari produk yang lebih murah tanpa memperhatikan kualitas.
"Faktor inilah yang dimanfaatkan oleh pebisnis nakal untuk menjual bahan pangan berbahaya seperti beras oplosan. Seandainya daya beli masyarakat cukup memadai, masyarakat tentu akan lebih selektif memilih dan tak mudah tergiur barang yang murah bahkan akan mewaspadai bila ada barang yang dijual terlalu murah," kata Iffah dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (22/5).
Disamping itu, katanya, kelalaian pemerintah dalam melakukan pengawasan pasar terutama terhadap produk-produk pangan memberi celah beredarnya penyimpangan seperti kasus beras oplosan plastik.
Sangat disayangkan pemerintah baru melakukan uji lab setelah muncul aduan dan temuan beras palsu. Kenapa tidak dilakukan secara periodik misal 3 bulanan, bukan hanya pada saat ada kasus atau menjelang ramadhan dan momen-momen yang rawan lainnya,
"Kendala dana untuk operasional pengawasan tidak boleh menjadi alasan. Bila pemerintah sungguh-sungguh ingin memberikan jaminan keamanan pangan (food safety) bagi publik, jangan menunggu jatuh korban," katanya.
Iffah mengatakan kasus peredaran beras palsu oplosan plastik menjadi bukti tata niaga yang berlaku saat ini menghasilkan kerusakan. Tata niaga global yang kapitalistik berbasis liberalisme ekonomi mendorong setiap pelaku usaha baik individu maupun korporat, mendapatkan keuntungan tertinggi dengan cara apapun tanpa peduli membahayakan publik.
Model tata niaga seperti itu juga memberi kebebasan produksi apa pun dan mendistribusikan kemanapun tanpa hambatan pajak dan tarif.
"Bahan berbahaya semacam ini akan terus diproduksi oleh produsen-produsen nakal yang egois karena mereka didorong prinsip ekonomi kapitalis; 'biaya sekecil mungkin, keuntungan sebesar mungkin'," kata Iffah.
"Bahaya ulah merusak mereka juga akan terus mengintai masyarakat kita karena globalisasi yang menghapus batas-batas negara, dan menyebabkan pemerintah tak mau menunjukkan tanggung jawab penuh memberi perlindungan pada rakyat," tukasnya.
[dem]
