Berita

mensos/net

Politik

Mensos: Mendukung Lokalisasi Sama Saja Mendukung Perbudakan

SABTU, 25 APRIL 2015 | 02:10 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Motif ekonomi bukan menjadi alasan utama dari persoalan prostitusi. Melainkan tuntutan gaya hidup atau life style yang harus dipenuhi. Begitu ditegaskan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada Rakornas Penanganan WTS dan Gepeng di Jakarta (Jumat, 24/4).

"Prostitusi bukan masalah ekonomi semata. Tapi terkait gaya hidup yang memaksa sesorang untuk memenuhi keinginan bukan kebutuhan hidupnya," ujarnya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima.

Dalam hal ini, lanjutnya, nawa cita pada butir ke delapan dan sembilan mengenai revolusi karakter dan restorasi sosial perlu dibuka kembali. Revolusi karakter mengajak masyarakat pada perubahan fundamental, sehingga kesejahteraan bisa tercipta dengan baik di tengah-tengah masyarakat.


"Bentuk sederhana dari aplikatif di atas, bisa melalui dengan saling membantu, saling menolong, tulus saling mendoakan, serta saling siturahmi antara satu dengan yang lainnya," katanya.

Selain itu, Khofifah menilai bahwa dalam prostitusi terdapat berbagai kumpulan masalah. Misalnya, perbudakan, eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi, perdagangan manusia serta berbagai tindak kejahatan lainnya.  

"Prostitusi merupakan kejahatan yang mesti didekati dari berbagai sisi. Namun, ada upaya dari pihak tidak bertanggung jawab agar prostitusi itu dianggap tidak kriminal, tentu saja hal ini berbahaya," sambung Khofifah.

"Jika ada pihak yang berkeinginan untuk membuat lokalisasi prostitusi, berarti langkah mundur dan mendukung perbudakan, tindak kriminalitas, serta perdagangan manusia," tandasnya. [ian]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya