Berita

dahnil anzar simanjuntak

Jokowi Asal Teken Kebijakan, Bukti Indonesia Tak Punya Pemimpin

SENIN, 06 APRIL 2015 | 01:54 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Indonesia saat ini mulai mengalami kekosongan kepemimpinan. Sebab, meski mempunyai Presiden, tapi tidak ada ada yang memimpin negeri ini.

Demikian disampaikan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam pesan singkat yang diterima Minggu malam (5/4).

Dahnil mengungkapkan itu terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan meninjau kenaikan tunjangan uang muka pembelian kendaraan untuk pejabat. Jokowi melakukan itu karena mengaku tidak tahu menahu berkaitan dengan hal tersebut dan justru menyalahkan Menteri Keuangan.


Padahal, kenaikan tunjangan uang muka  untuk pejabat itu dikeluarkan berdasarkan Perpres 39/2015 yang langsung ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

"Itulah kenapa saya sebut negeri ini mulai tidak memiliki pemimpin dan kepemimpinan. Karena presidennya hanya sekadar tanda tangan semua dokumen yang disodorkan ke dia tanpa tahu apa kebijakan yang dia tanda tangani," ungkap Dahnil.

"Ini ibarat presiden yang hanya peduli dengan kursi kepresidennya tapi tidak peduli dengan apa yang sudah dia tanda tangani sebagai kebijakan penggunaan anggaran publik," sambung ekonon Untirta Serang, Banten yang juga penulis buku Dinasti Rente ini.

"Sah kita telah kehilangan kepemimpinan karena presiden kita absent dalam setiap kebijakannya dan berhenti sekadar menjadi stempel pengesahan," demikian Dahnil Anzar Simanjuntak. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya