Berita

Teknologi Informasi harus Digunakan untuk Kemaslahatan Manusia

SELASA, 31 MARET 2015 | 16:46 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Di negara demokrasi seperti Indonesia, tidak boleh ada usaha-usaha untuk mendorong, menciptakan dan melakukan tindakan radikal oleh satu kelompok ke kelompok lain.

Karena setajam apapun konflik, tidak dibenarkan mengambil tindakan melalui kekerasan dari atau ke siapapun juga. Dalam berperang sekalipun ada aturan dan etika yang harus ditaati oleh banyak pihak.

Karena itu pengamat komunikasi Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menilai pemblokiran beberapa situs radikal di Indonesia sangat tepat. Dalam kehidupan beradab dan berdemokrasi tidak dibenarkan tindakan radikal, apalagi mengatasnamakan agama.


"Radikalisme tidak boleh ditanamkan melalui teknologi komunikasi misalnya internet. Teknologi informasi harus digunakan untuk kemaslahatan manusia bukan untuk menyebarkan faham radikalisme yang dapat menghancurkan sesuatu," jelas Emrus Sihombing Selasa (31/3).

CEO Survey Lintas Nusantara juga mengingatkan pemerintah akan adanya situs-situs yang terlihat moderat tapi sebenarnya mengandung unsur radikalisme. "Sangat tepat pemerintah mengawasi dan melawan radikalime yang tersebar di Indonesia melalui dunia maya seperti Kemenkoinfo dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)," kata Emrus.

Menurutnya ada dua keahlian utama yang dibutuhkan pada lembaga ini. Yaitu keahlian Information Teknologi (IT) yang mengurusi teknologi komunikasi, termasuk memblokir dan menghadapi serangan virus yang dapat merusak jaringan internet yang kita gunakan melawan faham radikalisme.

Kedua keahlian menganalisa, merancang pesan yang mampu melawan dan ‘menjinakkan’ isi pesan radikal yaitu ilmuan komunikasi. Kemasan pesan yang dibangun juga harus mampu menciptakan deradikalisme di tengah masyarakat.

Sementara itu pakar komunikasi dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya, Catur Suratnoaji mengatakan bahwa selain memakai media sosial, upaya membendung faham radikal juga harus melalui komunikasi interpersoanal. "Deradikalisasi juga harus dikombinasikan dengan pengaruh key person kepada sekelompok orang dengan diskusi dan beberapa upaya persuasi secara personal," tandas Catur. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya