Ketidakpastian ekonomi karena kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) fluktuatif telah membebani ekonomi masyarakat. Belum lagi pelbagai harga administrated price lainnya seperti listrik, kereta api dan lain-lain yang mengalami penaikan harga, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah.
Demikian disampaikan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam acara Silaturahmi Tokoh Bangsa ke-7 dengan tema Problematika Bangsa dan Solusinya di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, belum lama ini.
Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Komisi Yudisial Suparman, Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, Franz Magnis Suseno, Fuad Bawazier, Bambang Sudibyo, Akbar Tandjung, dan Fadel Muhammad.
Dahnil mengungkapkan fakta lain yang perlu diantisipasi bagi kepentingan ekonomi dan politik Indonesia dalam jangka panjang adalah kesenjangan ekonomi Indonesia yang semakin lebar.
"Indeks gini Indonesia yang semakin buruk dari 0,41 kemudian menjadi 0,42 dan ada potensi besar akan mengalami perlebaran lagi sekitar 0,43 adalah ancaman tersendiri yang harus menjadi perhatian pemerintahan Joko Widodo," ungkapnya.
Dia mengingatkan, bila masalah kesenjangan antara ekonomi si kaya dan si miskin; antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur tidak segera diminimalisir melalui revitalisasi pembangunan Indonesia timur dan umumnya luar Jawa, bukan tidak mungkin ancaman disintegrasi menjadi masalah serius Indonesia 10 tahun kedepan.
Dia tidak menampik, pemerintah memang baik menyampaikan optimisme kepada publik. Tetapi harus dibarengi aksi-aksi konkret untuk mengatasi masalah tersebut menuju perubahan.
"Saya berharap pemerintahan Joko Widodo memiliki peta jalan yang terang untuk menuntaskan masalah ini, khususnya tahapan perbaikan pembangunan di timur Indonesia agar potensi kesenjangan semakin mengecil," tegas pengamat kebijakan publik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten ini.
[zul]
