Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla serta para menteri Kabinet Kerja tidak bisa sekedar mengeluarkan statement mengelak seolah-olah tidak ada ancaman dan masalah dengan pelemahan rupiah sampai Rp. 13.000.
Menurut Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar tersebut tidak bisa dianggap enteng. Sebab, basis ekonomi Indonesia yang didominasi impor mulai sangat berat menanggung beban pelemahan rupiah tersebut.
"Tentu hal ini berbahaya buat perekonomian Indonesia," tegas Dahnil, dalam pesan singkat yang diterima pagi ini, Senin, 30/3).
Apalagi, dia menambahkan, bukan tidak mungkin rupiah bisa semakin terpuruk disebabkan faktor eksternal seperti kebijakan ekonomi AS, Eropa dan Republik Rakyat Tiongkok.
"Tidak jalan lain selain memulai perubahan kebijakan jangka panjang, bukan sekedar kebijakan jangka pendek khas rezim moneteris," ungkapnya.
Ekonom ini menjelaskan, kebijakan jangka panjang itu adalah Pemerintah harus memulai dengan tegas "Rezim Minim Impor" atau substitusi impor, sehingga di masa mendatang ekonomi domestik tidak lagi tergantung dengan nilai dolar yang menguat.
"Tetapi justru ketika substitusi impor berhasil dilakukan dalam jangka panjang, pelemahan rupiah bisa menjadi kesempatan melakukan ekspansi ekspor yang menguntungkan ekonomi Indonesia," bebernya.
Namun sekarang, ekspansi ekspor tidak bisa dilakukan karena untuk meningkatkan produksi industri pun harus impor bahan baku. "Sehingga industri dalam negeri tetap sulit dan tidak kompetitif," demikian dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten ini.
[zul]
