JTW: DPR harus Ajukan Hak Angket terkait Kenaikan Harga BBM

Presiden Joko Widodo diharapkan segera menentukan kebijakan strategis dalam mengantispasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya di bidang transportasi publik, seperti memberikan subsidi atau harga khusus BBM bagi operator transportasi publik.

"Misalnya dengan menetapkan harga BBM jenis solar bagi operator transportasi publik sebesar Rp.6000 (enam ribu rupiah)," ujar Ketua Jakarta Transportation Watch (JTW), Andy William Sinaga, (Senin, 30/3).

Dengan memberikan harga tetap bagi operator transportasi publik tersebut dapat meringankan beban rakyat dari gempuran kenaikan harga-harga yang cukup signifikan sebagai akibat kenaikan harga BBM tersebut.

JTW juga mengimbau agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak sibuk dengan masalah-masalah internal partai politik sehingga melupakan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat.

"Yaitu memberikan kritisi terhadap kebijakan pemerintah,terutama dalam penentuan kenaikan harga BBM. JTW mendorong agar DPR RI melakukan hak angket bagi Presiden Joko Widodo untuk menanyakan alasan dan strategi pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sebelumnya dia mengatakan, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM jenis Premium dan Solar dapat menimbulkan kekacauan sosial dalam masyarakat. "Karena efek domino kenaikan harga BBM tersebut adalah kenaikan harga bahan pokok, kenaikan ongkos moda transportasi publik, dan tarif logstik," pungkasnya. [zul]