Berita

Rencana Ahok Tertibkan Kegiatan di Ajang Car Free Day Didukung

KAMIS, 26 MARET 2015 | 15:54 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kegiatan Car Free Day (CFD) yang digelar rutin setiap hari Minggu pagi memang sebagai ajang refreshing atau penyegaran secara mental dan fisik bagi warga Jakarta. Selain berolahraga, warga kota juga bisa saling berinteraksi sesama dalam suasana yang segar, tidak dibebani isu-isu politik yang menyita energi.

Demikian disampaikan Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Jakarta, Eddy Setiawan, dalam keterangan pers yang diterima redaksi petang ini (Rabu, 26/3).

Namun belakangan, CFD malah dimanfaatkan untuk kegiatan dan kampanye politik. Karena itu dia sepakat wacana penertiban dan akan dikeluarkannya aturan di acara CFD oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama.


"Jadi saya sepakat dengan rencana gubernur Ahok yang akan melarang kegiatan aksi atau kampanye politik di acara CFD, itu sangatlah tepat. Tetapi soal pelarangan terhadap pedagang kecil dan asongan yang berjualan di CFD, saya kurang sepakat."

Menurut Eddy, Pemprov DKI Jakarta harus memberi ruang kepada pedangang kecil dan pengasong yang mencari rejeki. Sebab mereka orang-orang yang berolahraga atau sekadar jalan-jalan di CFD.

"Contohnya warga butuh sarapan atau minum setelah berolahraga. Saya kira kok pedagang-pedagang kecil itu bisa mengerti kalau diberi arahan yang jelas bagaimana menggelar dagangannya," ungkapnya.

Jaman mengusulkan agar para pedagang kecil itu dibina dan ditertibkan saja, diberi izin berjualan di titik-titik tertentu di sepanjang jalur CFD dan hanya boleh berjualan sampai batas waktu tertentu pada hari Minggu pagi itu, semisal hanya sampai jam 10 pagi.

Mereka juga diwajibkan menjaga kebersihan, bila melanggar diberi sanksi yang tegas.

"CFD ini seharusnya bisa jadi ajang yang sehat dan menyenangkan bagi warga Jakarta, plus produktif bagi pedagang kecil, sepanjang mereka dibina agar bisa jaga kebersihan, ketertiban dan kenyamanan kota Jakarta," demikian Ketua Jaman, lembaga pendukung Jokowi-JK pada Pilpres lalu. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya