Investor tidak akan tertarik untuk menamamkan modalnya jika yang dikejar pemerintah adalah target investasi. Bisa jadi mereka berpikir ulang, lalu mengalihkan rencana investasinya ke negara yang lebih aman.
Demikian disampaikan Wakil Sekjen DPP Perindo Hendrik Kawilarang Luntungan dalam pesan singkat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/3).
"Kedaulatan dan kemandirian ekonomi bangsa harus berbasis usaha dan pengusaha dalam negeri yang satu dekade terakhir sudah menunjukkan prestasi mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi global 2008 lalu," tegasnya.
Karena itu Luntungan mendesak pemerintah Jokowi-JK harus memberi insentif kepada usaha lokal. "Pemerintah harus mengarahkan perbankan nasional untuk memprioritaskan kredit produktif. Bukan konsumtif seperti terjadi selama ini. Perbankan nasional harus sejalan dengan misi pemerintah. Seperti di Malaysia dan Singapura," ungkapnya.
Insentif lain, lanjut Luntungan yang juga pengusaha muda di bidang industri strategis ini adalah di bidang pajak dan fiskal. Ini karena masih banyak usaha lokal yang mengandalkan komponen impor. "Setelah rentang waktu tertentu, setelah usaha mereka mandiri, pemerintah bisa mencabut kelonggaran itu. Kemajuan suatu negara tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintahnya," tekannya.
Dia mengungkapkan itu karena janji ekonomi Indonesia akan mandiri dan berdaulat, serta jargon "Indonesia Hebat" yang digaungkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla semasa kampanye Pilpres 2014 masih jauh panggang dari api. Kondisi negeri ini malah makin terperosok permainan pasar bebas. "Hampir enam bulan pemerintahan Joko Widodo-JK belum menelorkan roadmap perekonomian Indonesia," imbuhnya.
Buktinya, nilai tukar rupiah merosot, mafia bahan pokok bebas bermain, subsidi BBM dihapus dan penghapusan subsidi gas buat rakyat. "Harga bahan pokok yang melambung di tengah pelemahan rupiah empat bulan terakhir adalah bukti bahwa pasar dalam negeri masih tergantung impor," sambungnya.
Dalam amatannya, Pemerintah seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Karena belum terdengar apa grand strategy menuju kedaulatan dan kemandirian ekonomi seperti yang dijanjikan tersebut.
"Namun yang terjadi selama pemerintahan Jokowi-JK malah sebaliknya. Makro ekonomi tak juga membaik, penegakan hukum bermasalah dan terakhir konflik politik makin terbuka. Malah diperburuk dengan masalah penegakan hukum dan konflik politik di tingkat nasional," katanya.
[zul]
