Keinginan dan dorongan untuk mencari tokoh alternatif memimpin PDI Perjuangan memang sempat mencuat beberapa waktu lalu, baik dari internal maupun eksternal partai tersebut.
Namun faktanya, tidak ada tokoh muda partai berlambang banteng itu yang memiliki kualitas seperti yang dimiliki Megawati Soekarnoputri. Bahkan, setengahnya saja pun tidak ada.
"Tapi ternyata memang belum ada tokoh PDIP sekaliber Mega," ujar pengamat politik, Teguh Santosa, dalam keterangannya pagi ini (Rabu, 25/3).
Menurutnya, suka atau tidak suka, Megawati masih merupakan tokoh sentral PDIP. Kemampuan Megawati memimpin dan mengelola PDIP sudah teruji. "Kini PDIP tampil sebagai parpol terkuat di Indonesia," tegasnya.
Karena itu, dia mengingatkan, wacana pencalonan Joko Widodo sebagai ketua umum PDIP agar dihentikan karena akan merugikan PDIP dan saat bersamaan mengganggu konsentrasi pemerintahan.
"Berbagai pihak di internal PDIP sebaiknya menghentikan upaya membenturkan Jokowi dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri," imbuhnya.
Wacana Jokowi sebaiknya memimpin PDIP ini berhembus semakin kencang setelah Poltracking merilis hasil survei pakar dan opinion leader bahwa Presiden RI tersebut paling direkomendasikan untuk menggantikan Megawati.
"Adapun pihak lain di luar PDIP harus menahan diri, tidak memanfaatkan situasi internal PDIP untuk kepentingan politik sempit mereka," sambung Teguh yang juga dosen Universitas Bung Karno, UIN Jakarta, dan London School of Public Relation (LSPR) ini.
Pasalnya, menggantikan Mega di saat situasi internal dan regenerasi di tubuh PDIP belum matang, hanya akan mengganggu keutuhan partai dan melahirkan perpecahan yang bisa jadi tidak terselamatkan.
Sementara itu, Presiden Jokowi juga harus diberi kesempatan menjalankan pemerintahan dengan fokus. Banyak persoalan besar yang sedang dihadapi pemerintahan Jokowi. Menarik Jokowi ke arena pertarungan di tubuh PDIP bisa merusak semua upaya itu.
"Keliru besar apabila ada yang mengatakan bahwa Jokowi harus menguasai PDIP agar pemerintahannya kuat," tekannya.
Sebab, satu-satunya syarat agar pemerintahan Jokowi kuat adalah komitmen dan keberpihakan pada rakyat Indonesia. Program pembangunan yang otentik untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyat, itulah yang dibutuhkan pemerintahan Jokowi agar bisa bertahan.
"Tanpa itu, berapa banyak pun partai politik yang dikuasai Jokowi akan terasa sia-sia," tegasnya lagi.
Makanya, dia kembali mengajak semua pihak memandang PDIP, Megawati dan Jokowi sebagai aset penting bangsa dan negara ini. "Jangan benturkan mereka," demikian Teguh Santosa.
[zul]
