Berita

mustar

Upaya Memisahkan Jokowi dari Partai dan Relawan Terus Berlangsung

RABU, 25 MARET 2015 | 07:23 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Gerakan memisahkan Presiden Joko Widodo dari partai pendukung, utamanya PDI perjuangan, dan relawan saat Pilpres 2014 kemarin, dinilai terorganisir sistematis.

Penilaian itu disampaikan Ketua Umum Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), Mustar Bonaventura, dalam siaran persnya pagi ini (Rabu, 25/3).

Karena, Mustar mengingatkan, sewaktu Presiden menyusun kabinet  muncul penolakan di media massa terhadap orang-orang partai untuk masuk pemerintahan.


"Sekarang ketika posisi-posisi di luar kabinet dan jajaran eksekutif sedang disusun, lalu muncul penolakan agar posisi-posisi di luar jajaran eksekutif tidak diisi oleh para relawan," ungkapnya.

Alasannya, para penolak orang partai dan relawan tersebut menilai jabatan di pemerintahan dan posisi-posisi di luar kabinet seperti BUMN harus diisi orang-orang profesional.

"Walaupun dikemas dengan kata profesionalisme dan segudang kata-kata indah lainnya, tapi sesungguhnya tujuan penolakan-penolakan itu sangat jelas bahwa kelompok-kelompok anti Jokowi ingin memisahkan partai dan relawan dari Jokowi," ungkap Mustar.

Menurutnya, para penolak tersebut tidak agar Jokowi dikelilingi oleh orang-orang yang secara nyata-nyata memperjuangkan Presiden ke-7 tersebut saat kampanye Pilpres.

"Tapi sebisa mungkin berbagai posisi itu diisi oleh orang-orang yang tidak mendukung apalagi memperjuangkan Jokowi. Kalau bisa bahkan diisi oleh orang-orang yang anti Jokowi," kesal Mustar. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya