Berita

dahnil (tengah)

Angket Terbukti hanya untuk Gertak Ahok, tapi tak Mempan

SENIN, 23 MARET 2015 | 04:28 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Hak Angket yang digulirkan DPRD DKI Jakarta semakin terbukti hanya untuk menggertak Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama. Karena Dewan sama sekali tidak mengagendakan untuk memanggil Ahok dalam penyelidikan kisruh APBD 2015.

"Mereka tidak mengira Ahok justru berani dan tidak takut dengan 'gertak sambel basi' para anggota Dewan itu. Buktinya sampai detik-detik akhir angket malah banyak partai politik yang menarik diri, dan bahkan sampai detik ini DPRD tidak berani memanggil Gubernur DKI tersebut," jelas Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Anzar Simanjuntak (Senin, 23/3).

"Padahal Ahok dengan ksatria menyatakan menunggu dan siap dipanggil serta buka-bukaan di forum angket. Tapi ternyata anggota DPRD tidak kunjung memanggil," sambungnya.


Menurutnya, hal itu menunjukkan DPRD takut prilaku mereka terbongkar semua.

"Padahal, bila DPRD memanggil Ahok, berpotensi membuka tabir fakta praktek bandit anggaran yang dilakukan baik oleh anggota DPRD maupun SKPD," jelasnya.

Disisi lain, hak angket dan keberanian Ahok bongkar-bongkaran praktek bandit anggaran ini akan berimplikasi luas keseluruh Indonesia. Minimal bisa menginspirasi kepala daerah lainnya yang memiliki komitmen menjaga uang rakyat agar digunakan bagi kepentingan rakyat.

"Tentu hanya kepala daerah yang tidak korup dan tidak takut kehilangan jabatan yang berani berbuat seperti Ahok," demikian Dahnil. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya