Berita

ilustrasi

Meski Langgar UU, Menperin Pastikan Perakit Bekas Komputer jadi TV Tetap Dibina

RABU, 18 MARET 2015 | 22:20 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Daur ulang monitor bekas komputer menjadi televisi menarik perhatian Menteri Perindustrian Saleh Husin. Karena praktik tersebut terbilang kreatif sebab memanfaatkan barang yang tak terpakai lagi.

"Tabung-tabung monitor PC itu mungkin rusak atau usia pakainya sudah lewat tetapi masih bisa dimanfaatkan untuk televisi," kata Menperin dalam keterangan persnya, Rabu (18/3).

Meski demikian, dia tetap mengingatkan ada peraturan-peraturan yang harus dipenuhi dalam produksi barang-barang elektronik. "Dari sisi kreativitas memang iya. Namun siapapun produsen elektronik harus patuh pada regulasi karena demi perlindungan konsumen dan standardisasi industri," sambung Saleh.
 

 
Dia mengungkapkan itu terkait seorang pengusaha reparasi elektronik, MK (41 tahun) mendaur ulang tabung monitor bekas dari PC komputer di Karanganyar, Jawa Tengah. Setelah diperbaiki dan dirakit, lantas dikemas, diberi merek dan didistribusikan di wilayah Solo, Yogyakarta hingga Madiun, Jatim.

Namun dia harus berurusan dengan hukum. Dia dijerat dengan pasal berlapis. Yaitu  Pasal 120 junto Pasal 53 ayat (1) UU nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 106 UU nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Selain itu, Pasal 62 ayat (1) junto Pasal 8 ayat (1) UU nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Karena itu, imbuh Menperin, pemerintah terus melakukan sosialisasi regulasi seperti UU 3/2014 tentang Perindustrian, UU 4/2014 tentang Perdagangan dan UU 8/1999 yang mengatur Perlidungan Konsumen.

Saleh meminta agar langkah ini tidak hanya dilihat dari perspektif pengawasan dan penegakan aturan. Pasalnya, pemerintah juga memberi pengarahan dan pembekalan pada pengusaha.

"Artinya kita juga melakukan pembinaan. Manfaatnya, pengusaha yang bersangkutan nantinya dapat tenang dalam aktivitasnya karena memenuhi regulasi dan konsumen dilindungi hak-haknya," ungkap Menperin.

Menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui dinas perindustrian dan perdagangan aktif membina para pengusaha kecil, menengah hingga besar.

"Saya juga mengapresiasi Polda Jateng yang tidak melakukan penahanan. Ini bentuk kebesaran hati rekan-rekan penegak hukum," ungkap Menperin. Di sisi lain, dia berharap pengusaha daur ulang tersebut bersikap kooperatif. [zul]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya