Kinerja dan reputasi Polri dalam memberantas korupsi masih diragukan terlebih pasca konflik dengan KPK. Karena itu Polri harus memanfaatkan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di DKI Jakarta sebagai momentum untuk mengembalikkan citra.
"Polisi harus menunjukkan tetap konsisten dalam pemberantasan korupsi. Kasus APBD DKI ini jadi tolak ukurnya. Apalagi kasus ini sudah menjadi perhatian publik di seluruh Indonesia," jelas Direktur Center Strategie Nusantara Studies (CSNS) Amirullah Hidayat dalam keterangannya petang ini (Rabu, 18/3).
Menurut kader muda Muhammadiyah ini, dalam penanganan kasus tersebut, Polri harus mengedepankan penegakan hukum. Semua yang terlibat harus di seret ke meja hijau baik itu pihak eksekutif, legislatif maupun pengusaha pemenang tender.
"Polisi harus melakukan lakukan tindakan yang cepat untuk membongkar korupsi kecil maupun yang besar di Indonesia dan ini dapat dibuktikan dengan penanganan korupsi di DKI Jakarta," ungkapnya.
Apalagi, dia menambahkan, pengusutan kasus korupsi di DKI Jakarta harus cepat dilakukan supaya kisruh APBD bisa cepat terselesaikan.
"Jika memang diperlukan, kepolisian bisa juga melakukan koordinasi dengan KPK untuk menyelidiki kasus ini bahkan polisi bisa meminta bantuan pakar tentang keuangan dari universitas atau lembaga yang bertugas di bidang anggaran," tekannya.
Kalau terungkap semua yang terlibat, jelasnya, pengusutan kasus tersebut dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat negara baik eksekutif, legislatif maupun pengusaha untuk tidak main-main.
"Sebab dari penelitihan CSNS di lapangan hampir semua provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia banyak terjadi permainan anggaran APBD yang pelakunya kerjasama eksekutif, legislatif dan pengusaha nakal," tegasnya.
"Ini tidak boleh terjadi lagi. Sebab APBD itu uang rakyat. Untuk itu harus ada penindakan tegas dan tuntas dari penegak hukum terutama pihak kepolisian. Sebab polisi berada di seluruh wilayah Indonesia," demikian Amirullah yang juga salah satu Kordinator Relawan Matahari Indonesia, pendukung Jokowi-JK pada Pilpres lalu.
[zul]
