Berita

Amirullah Hidayat

Harus Serius, Pengusutan Kasus UPS Momentum Polri Kembalikan Citra

RABU, 18 MARET 2015 | 17:31 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kinerja dan reputasi Polri dalam memberantas korupsi masih diragukan terlebih pasca konflik dengan KPK. Karena itu Polri harus memanfaatkan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di DKI Jakarta sebagai momentum untuk mengembalikkan citra.

"Polisi harus menunjukkan tetap konsisten dalam pemberantasan korupsi. Kasus APBD DKI ini jadi tolak ukurnya. Apalagi kasus ini sudah menjadi perhatian publik di seluruh Indonesia," jelas Direktur Center Strategie Nusantara Studies (CSNS) Amirullah Hidayat dalam keterangannya petang ini (Rabu, 18/3).

Menurut kader muda Muhammadiyah ini, dalam penanganan kasus tersebut, Polri harus mengedepankan penegakan hukum. Semua yang terlibat harus di seret ke meja hijau baik itu pihak eksekutif, legislatif maupun pengusaha pemenang tender.


"Polisi harus melakukan lakukan tindakan yang cepat untuk membongkar korupsi kecil maupun yang besar di Indonesia dan ini dapat dibuktikan dengan penanganan korupsi di DKI Jakarta," ungkapnya.

Apalagi, dia menambahkan, pengusutan kasus korupsi di DKI Jakarta harus cepat dilakukan supaya kisruh APBD bisa cepat terselesaikan.

"Jika memang diperlukan, kepolisian bisa juga melakukan koordinasi dengan KPK untuk menyelidiki kasus ini bahkan polisi bisa meminta bantuan pakar tentang keuangan dari universitas atau lembaga yang bertugas di bidang anggaran," tekannya.

Kalau terungkap semua yang terlibat, jelasnya, pengusutan kasus tersebut dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat negara baik eksekutif, legislatif maupun pengusaha untuk tidak main-main.

"Sebab dari penelitihan CSNS di lapangan hampir semua provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia banyak terjadi permainan anggaran APBD yang pelakunya kerjasama eksekutif, legislatif dan pengusaha nakal," tegasnya.

"Ini tidak boleh terjadi lagi. Sebab APBD itu uang rakyat. Untuk itu harus ada penindakan tegas dan tuntas dari penegak hukum terutama pihak kepolisian. Sebab polisi berada di seluruh wilayah Indonesia," demikian Amirullah yang juga salah satu Kordinator Relawan Matahari Indonesia, pendukung Jokowi-JK pada Pilpres lalu. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya