Berita

ahok-jokowi

Disorot Sejumlah Menteri soal Reklamasi, Ahok jangan Lempar ke Jokowi

SELASA, 17 MARET 2015 | 10:57 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Tidak hanya para aktivis dan masyarakat umum, izin reklamasi yang diberikan Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama juga dipersoalkan pemerintah pusat.

"Sejak awal reklamasi pantura (pantai utara) sudah dikritik banyak pihak," ungkap  Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) Rico Sinaga dalam keterangannya yang diterima pagi ini (Selasa, 17/3).
 
Kementerian Lingkungan Hidup (KKH) misalnya, mempersoalkan amdal dan tempat pengambilan material penguruk.


"Apalagi, sejatinya proyek reklamasi tidak boleh karena gugatan lingkungan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dimenangkan oleh KLH," jelasnya.

Selain KLH, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengkritik pemberian izin reklamasi tersebut. Pasalanya, banyak instalasi vital di bawah laut dan alasan lainnya. "Bappenas dukung sikap Susi (Menteri KKP Susi Pudjiastuti)," imbuh Rico.

Namun karena berhadapan dengan instansi pusat, Ahok lemparkan masalah tersebut ke Presiden Jokowi. "Ini jelas tidak benar, yang izinkan siapa yang beresin siapa," demikian Rico Sinaga.

Sebelumnya, Ahok memang mengaku menyerahkan soal izin reklamasi pulau di pantai utara Jakarta itu kepada Presiden Jokowi. "Kalau gubernur berlawanan dengan menteri, nunggu Presiden beresinlah," ungkap Ahok 10 Februari 2014 lalu. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya