Berita

foke-ahok

Foke tak Pernah Keluarkan Izin Reklamasi, Ahok jangan Asal Tuding

SELASA, 17 MARET 2015 | 10:28 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Meski sudah terungkap bahwa dirinya yang memberikan izin reklamasi kepada Agung Podomoro, Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama masih saja melempar tanggung jawab kepada pendahulunya, Fauzi Bowo yang akrab disapa Ahok.

"Saya tidak tahu kalau itu dianggap menyalahi aturan. Karena sifatnya bukan kasih izin baru kan? Itu hanya melanjutkan izin reklamasi 17 pulau yang dikeluarkan Foke," kata Ahok pada 11 Februari lalu.

Namun, Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) Rico Sinaga mengungkakan, Ahok lagi-lagi lupa. Foke tidak pernah mengeluarkan izin reklamasi. "Melainkan pembangunan tanggul. Itu pun yang berada di tepi pantai," tegas Rico dalam keterangannya yang diterima pagi ini (Selasa, 17/3).


Rico menjelaskan, proyek reklamasi tidak sama sama dengan pembangunan tanggul.

"Reklamasi pantura Jakarta hasil rekayasa pemilik modal atas Keppres 95 mengenai penataan Pantura Jakarta. Sedangkan pembangunan tanggul merupakan bagian dari rencana aksi nasional mitigasi bencana akibat pemanasan global yg dicanangkan tahun 2008 setelah konferensi iklim di Bali 2007," ungkapnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, pembangunan tanggul sebatas membuat tembok penahan gelombang, bukan menguruk laut dijadikan daratan. "Jadi dua kegiatan tersebut secara prinsip beda," ungkapnya.

Sebelumnya, seperti dikutip dari sejumlah pemberitaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sudah mengingatkan Ahok untuk mengikuti tahapan dalam memberikan izin reklamasi.

Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil KKP Sudirman Saad menyebut bahwa permasalahan reklamasi Pantai Pluit ini adalah wewenang Ahok, bukan Gubernur DKI sebelumnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya