Berita

sya'roni/net

CALON KAPOLRI

Aktivis Harus Waspadai Badrodin Haiti

MINGGU, 22 FEBRUARI 2015 | 22:55 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Badrodin Haiti sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Komjen Budi Gunawan mengundang kecewa. Kalangan DPR, misalnya, sudah siap-siap akan mempertanyakan pergantian ini.

Bagi aktivis pergerakan, sosok Badrodin Haiti tidaklah asing. Pada 2008, kepolisian melalui Direktur I Keamanan dan Transnasional (Kantramas) Mabes Polri yang saat itu dipimpin Badrodin bertindak sangat represif dengan menangkapi para aktivis yang menolak kenaikan harga BBM.

"Tindakan represif Badrodin terhadap para aktivis tidak akan pernah terlupakan. Jika dia menjadi Kapolri, tidak berlebihan jika para aktivis mulai mewaspadainya," ujar Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA), Sya'roni, dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (22/2).


Sya'roni mengingatkan, puncak dari tindakan represif Badrodin menyikapi demonstrasi besar-besaran ketika itu adalah dia mencokok Sekjend Komite Bangkit Indonesia (KBI) Ferry Juliantono. Ferry ditangkap ketika transit di Bandara Kuala Lumpur Malaysia saat sedang dalam perjalanan pulang menuju Indonesia setelah menjadi delegasi Indonesia dalam suatu forum pertanian di China.

Setiba di Bandara Soekarno Hatta, Ferry kemudian dibawa ke Bareskrim Mabes Polri dengan leher terpiting oleh anggota Polri. Dalam pemeriksaan, Ferry dituduh sebagai dalang demonstrasi besar-besaran menentang kenaikan BBM di Jakarta. Selanjutnya, Ferry pun ditetapkan sebagai tersangka.

Tidak hanya itu, Kantramnas Bareskrim Mabes Polri juga menetapkan Ketua KIB, DR. Rizal Ramli sebagai tersangka. Memang pada waktu itu dia selalu mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah, terutama soal kenaikkan BBM. Bahkan Rizal yang dikenal sebagai ekonom senior sempat menantang Presiden SBY untuk debat terbuka menyoal kenaikan BBM.

Ketika itu penetapan Rizal sebagai tersangka menimbulkan tanda tanya besar termasuk dugaan munculnya kasus ini hanya merupakan pesanan penguasa. Banyak yang berkesimpulan langkah Polri tidak murni karena Rizal terlibat pidana, tetapi sebagai langkah politis menjegal lawan politik karena ketika itu manuver politik Rizal jelang pertarungan Pilpres mulai mendapat sambutan sejumlah parpol.

"Mudah-mudahan setelah sekian tahun berlalu dan setelah menjadi Kapolri, Badrodin tidak lagi bertindak represif terhadap gerakan aktivis. Badrodin harus lebih mengedepankan pendekatan persuasif dalam menghadapi gerakan aktivis," tukas Sya'roni.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya