Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, terkait tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan Desa dan kawasan perdesaan serta pemberdayaan masyarakat Desa telah diterbitkan.
Pihak Kemendes PDT langsung bergerak, mengeluarkan surat edaran terkait persiapan penyaluran dana desa kepada para Kepala Daerah, baik Gubernur maupun Bupati dan Wali Kota.
"Kita kirimkan surat edaran kepada Gubernur, Bupati dan Walikota terkait pembangunan desa ke depan," jelas Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar, dalam keterangannya, Jumat (30/1).
Dalam surat itu, lanjut Marwan, pihaknya meminta para kepala daerah untuk segera mengoordinasikan data Pemerintahan Desa terkait penyaluran Dana Desa, seperti perencanaan RPJM Desa dan RKP Desa sebagai prasyarat dalam pemanfaatan dana desa yang rencananya akan dimulai pada April nanti.
"Kita juga meminta para kepala daerah menyiapkan Kader Desa untuk melakukan pendampingan dalam melaksanaan RPJMDes dan RKPDes sesuai ketentuan UU Desa," bebernya.
Selain itu, Kemndes PDTT juga mengimbau kepada para kepala daerah agar mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan menangani urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
"Khususnya di bidang pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat," urainya.
Sebab, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa memerlukan persiapan melalui koordinasi antara Kemendes PDTT dengan Pemerintah Daerah. "Saya berharap, semua hal dalam rangka persiapan program pembanguan desa tersebut segera disampaikan pada pertengahan Februari nanti," demikian Marwan.
[zul]
