DPR harus bersikap arif dan bijaksana sebelum mengesahkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Mengingat, KPK telah menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka.
"Karena Kapolri akan bertugas salah satunya untuk penegakan hukum," jelas anggota Fraksi PAN, Kuswiyanto, dalam Sidang Paripurna DPR, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (Kamis, 15/1).
Apalagi, pihaknya setuju dengan komitmen Presiden Jokowi yang akan membangun pemerintahan yang bersih. Karena itu, DPR perlu konsultasi terlebih dahulu dengan Presiden sebelum mengesahkan Komjen Budi Gunawan.
"Kami menghargai seluruh proses yang ada di Komisi III. Namun kami memohon menunda sejenak untuk rapat konsultasi antarpimpinan fraksi. Syukur-syukur bisa konsultasi dengan Presiden," sambungnya.
Dia tak menampik Fraksi PAN tak menyampaikan usulan agar rapat konsultasi dengan Presiden tersebut dalam rapat Komisi III DPR. Namun, dia mengingatkan, sebagai wakil rakyat, DPR harus menangkap apa yang disampaikan masyarakat.
"Politik itu dinamikanya selalu berkembang. Setelah kita memperhatian banyak masukan, termasuk mengikuti perkembangan di seluruh media, dan media soal, tentunya kita bersama-sama akan lebih bijak, akan lebih arif kalau berhati-hati dalam membuat keputusan ini," tandasnya.
Dia menegaskan itu menanggapi pernyataan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin. Di forum yang sama, Aziz menegaskan, PAN dan Demokrat tidak pernah mengusulkan agar digelar rapat konsultasi dengan Presiden dalam Rapat Pleno Komisi III DPR.
"Saya selaku Ketua Komisi III DPR tidak pernah menerima usulan dan pandangan baik secara lisan maupun tertulis," tegasnya.
Saat ini, sidang sedang diskor untuk forum lobi antarpimpinan fraksi.
[zul]
