DALAM pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan dari kemerdekaan bangsa Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari itu, negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut.
Kecerdasan seluruh anak negeri tentu dapat terwujud jika pemerintah berkomitmen untuk menciptakan realitas pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan merata. Dalam upaya mewujudkan kualitas dan mutu pendidikan nasional, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia, Anis Baswedan melakukan upaya terobosan dalam menunjang sarana dan prasarana pendidikan.
Salah satu terobosan tersebut, pemerintah mencanangkan program Sabak Elektronik†sebagai pengganti buku pelajaran di masing-masing sekolah yang tersebar di seluruh pelosok negeri, baik yang terdepan maupun tertinggal.
Secara sederhana, pemerintah terinspirasi dari 1.200 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang pada saat ini mereka menggunakan Tablet†sebagai sarana penunjang belajar sebagai ganti buku pelajaran. Dari itu, pemerintah menyimpulkan bahwa pemakaian Sabak Elektronik (Tablet) sebagai pengganti buku pelajaran dapat mengefesiensikan siswa dalam mengakses berbagai macam informasi dan Di samping itu, pemerintah juga menyadari bahwa ongkos pengiriman buku pelajaran ke sekolah-sekolah sangatlah mahal, apalagi yang berada di luar pulau Jawa. Sehingga salah satu alasan pemerintah mengusung Sabak Elektronik sebagai alternatif pengganti buku pelajaran adalah efisiensi distribusi buku ke sekolah.
Secara sederhana, pemerintah terinspirasi dari 1.200 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang pada saat ini mereka menggunakan Tablet†sebagai sarana penunjang belajar sebagai ganti buku pelajaran. Dari itu, pemerintah menyimpulkan bahwa pemakaian Sabak Elektronik (Tablet) sebagai pengganti buku pelajaran dapat mengefesiensikan siswa dalam mengakses berbagai macam informasi dan Di samping itu, pemerintah juga menyadari bahwa ongkos pengiriman buku pelajaran ke sekolah-sekolah sangatlah mahal, apalagi yang berada di luar pulau Jawa. Sehingga salah satu alasan pemerintah mengusung Sabak Elektronik sebagai alternatif pengganti buku pelajaran adalah efisiensi distribusi buku ke sekolah.
Modernisasi pendidikan ke dunia teknologi dan informasi tentu bukanlah hal yang sangat mudah. Banyak tantangan yang harus di hadapi oleh pemerintah untuk mewujudkan rencana inovatif tersebut. Mengingat sampai saat ini, sarana dan prasarana di masing-masing daerah tidaklah sama. Masih ada daerah yang belum terjamah transportasi, listrik, internet, telekomunikasi, dan lain sebagainya.
Sebelum program ini direalisasikan, tentu seharusnya pemerintah secara komprehensif mampu untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang di masing-masing daerah. Supaya nantinya tidak terjadi kecarut-marutan dalam dunia pendidikan. Penguatan konsep dan sistem pendidikan juga haruslah dipikirkan, jangan sampai nanti program Sabak Elektronik tersebut ditopang dengan sebuah sistem yang rapuh dan tak utuh.
Sebagai salah satu contoh, ketika pemerintah ingin menerapkan kurikulum 2013, kenyataan di lapangan berkata lain. Masyarakat belum siap, masih banyak sekolah-sekolah yang belum maksimal menerapkan kurikulum tersebut, sehingga pada akhirnya Mendikbud mengeluarkan Peraturan Menteri nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.
Implementasi Kurikulum 2013 mulai semester genap tahun 2015 dilakukan secara terbatas di sekolah-sekolah yang ditetapkan sebagai percontohan di beberapa wilayah, selebihnya sekolah-sekolah diizinkan untuk kembali menggunakan Kurikulum 2006 sebagai panduan belajar-mengajar. Artinya, dalam mencanangkan program Sabak Elektronik, jangan sampai seperti kasus kebijakan penggunaan kurikulum yang tidak serempak. Karena bagaimana pun, keseragaman dalam hal kuantitas dan kualitas pendidikan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai di kemudian hari ada cerita bahwa di Sekolah A seluruh siswa menggunakan Sabak Elektronik (Tablet) dan di sekolah B masih menggunakan buku pelajaran secara manual.
Hal demikian bukanlah sesuatu yang mustahil, mengingat sampai saat ini sistem pendidikan di Indonesia masih belum kokoh, dan sarana-prasarana di masing-masing daerah belumlah merata.
Maksud baik tentu haruslah kita dukung. Akan tetapi jangan sampai maksud baik pemerintah tersebut menjadi bumerang dan menjadikan dunia pendidikan Indonesia semakin kacau balau, dan menyimpang dari cita-cita kemerdekaan yang merindukan pendidikan Indonesia yang berkeadilan dan mencerdaskan.
Dani Ramdhany
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat
