Keinginan untuk mempertahankan kekuasaan di partai politik karena seorang ketua umum memiliki privilege mendapatkan akses untuk menentukan dan meraih jabatan apapun.
Demikian disampaikan pengamat politik pengamat politik LIPI Siti Zuhro kepada Kantor Berita Politik pagi ini (Sabtu, 27/12).
Hal ini terkait hampir semua ketua umum partai politik saat ini dipastikan akan maju kembali dalam kongres atau muktamar untuk mempertahankan jabatan.
"Berbicara partai politik selalu tidak lepas dari dari kepentingan dan kekuasaan. Tidak ada maknanya kalau tidak memiliki kekuasaan. Kekuasaan adalah segalanya," jelas Siti Zuhro.
Misalnya, ketua umum berhak untuk menentukan siapa yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah termasuk pemilihan presiden. Makanya, ketua umum sendiri punya peluang besar yang akan didorong.
Karena itu, dia menegaskan, persepsi politik tersebut harus diubah. Salah satu misalnya, ketua umum partai politik itu harus menjadi manager. Dia yang bertanggung jawab untuk membangun dan membesarkan partai secara profesional.
"Sehingga lihat saja lihat saja dia luar negeri, bukan ketua umum yang mencalonkan. Barack Obama (Presiden AS) itu bukan ketua umum partai," tandasnya.
Makanya dia mengusulkan, agar digelar konvensi dalam menentukan siapa yang akan diusung dalam pilkada, termasuk pilpres. Hal ini untuk mengetahui pangsa pasar atau siapa sebenarnya yang diinginkan untuk dicalonkan. "Kalau yang diusung itu yang dikehendaki rakyat, tidak perlu ada politik uang," tandasnya.
[zul]
