Suryadharma Ali: Tempuh Jalur Hukum & Politik Sekaligus, Agar Konflik PPP Tuntas

Ada dua jalur yang akan dijalani untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kami sedang konsolidasi dan menempuh dua jalur. Yakni jalur hukum dan politik sekaligus untuk menyelesaikan konflik,” kata bekas Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali (SDA) kepada Rakyat Merdeka, Kamis (13/11).

Jalur hukum, lanjut SDA,  me­lakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Se­dangkan jalur politik, denngan melan­car­kan lobi-lobi ke DPR.

Kami menempuh langkah ini mungkin hingga interpelasi. Ka­mi berharap selesai dalam 3 bu­lan. Semua harus ikut kepu­tusan pengadilan,” paparnya.

Berikut kutipan se­leng­kapnya:

Bagaimana Kondisi PPP terakhir pasca penundaan SK Kemenkumham?
Kita solid. Kita sedang melaku­kan konsolidasi dan menempuh dua jalur itu.

Tanggapan Anda terhadap putusan Menkumham?
Menurut penilaian kami itu (pengesahan kepengurusan PPP)  bukan  berdasarkan hukum. Tapi berdasarkan kekuasaan. Kami melihat ada unsur pelanggaran UU dan penyalahgunaan wewe­nang oleh Menkumham.

Harapan pada Men­kum­ham?
Berharap Menkumhan menya­dari kekeliruan dan mencabut ke­pu­tusannya. Ini tidak akan men­jadikan polemik berkepanjangan

O ya, Anda melaporkan Ke­tua Umum PPP versi Muk­tamar Surabaya, Roma­hur­muziy ke Mabes Polri, kenapa?
Saya melaporkannya ke Bares­krim karena telah terjadi pen­cemaran nama baik dan peng­gunaan foto saya tanpa izin yang dilakukan oleh saudara Romy (Romahurmuziy)  dan Emron Pangkapi saat Muktamar tidak sah di Surabaya 15 Oktober hing­g­a 18 Oktober 2014 lalu. Saya menegaskan bahwa foto itu juga merupakan bentuk mani­pulasi.

Apa yang dicemarkan dari foto itu kan Anda Ketua Umum?
Romy dan Emron selaku pe­laksana Muktamar  di Surabaya menggunakan foto saya tanpa izin.

Kenapa hal tersebut baru dipersoalkan akhir-akhir ini?
Karena itu sebuah bentuk ma­ni­­­pulasi agar publik mengar­tikan bah­­wa saya penyelenggara Muk­ta­­mar itu. Padahal saya bukan pe­nye­lenggara dan tidak memberi izin.

Bukankah yang datang itu pendukung Romy dan Emron?
Foto itu mengecoh publik dan kader PPP, sehingga mereka mau da­tang.  Makanya saya meng­gu­gat atas pencemaran nama baik.

Memanipulasi foto saya untuk kepentingan Romi. Dengan di­munculkan atau memasang foto itu seolah olah saya ber­ini­sia­tif dan menyetujui Muktamar yang menghasilkan dan me­nyetujui Romi menjadi ketua umum. ***