Berita

Sangat Tidak Sehat, Hotspot Masih Kepung Kalteng dan Sumsel

JUMAT, 03 OKTOBER 2014 | 00:52 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Upaya pemadaman hotspot atau titik api kebakaran hutan dan lahan (karlahut) terus dilakukan oleh tim gabungan dari TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, dan sebagainya. Namun hotspot masih banyak.

Di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, misalnya, hotspot sulit mati karena pembakaran masih terus dilakukan.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dalam siaran persnya (Kamis, 2/10).


Berdasarkan pantauan satelit Modis pada hari ini pukul 15.45 Wib, hotspot di Kalimantan Tengah 649, Kalimantan Barat 128, Kalimantan Selatan 202, dan Kalimantan Timur 101.
Sedangkan di wilayah Sumatera pada pukul 07.00 Wib, hotspot di Sumatera Selatan 127, Riau 15, dan Lampung 10. "Kondisi ini menyebabkan kualitas udara menurun," jelas Sutopo.

Konsentrasi partikulat PM10 pada pukul 08.00 Wib terhitung di Palembang 543, Banjarmasin 157, dan Pontinak 169. Artinya sudah tidak sehat bahkan di Palembang sudah sangat tidak sehat.  

Di Kalteng dari 649 hotspot tersebar di Kotawaringin Barat 14, Kotawaringin Timur 110, Kapuas 124, Barito Selatan 25, Sukamara 34, Lamandau 14, Seruyan 48, Katingan 79, Pulang Pisau 134, Gunung Mas 9, Murung Raya 23, dan Palangka Raya 35.

Di Kalsel hotspot ada di Tanah Laut 17, Kota Baru 24, Banjar 24, Barito Kuala 51, Tapin 40, Hulu Sungai Selatan 16, Hulu Sungai Tengah 5, Hulu Sungai Utara 3, Tabalong 2, dan Tanah Bumbu 20.   

Sutopo menjelaskan, Kepala BNPB, Syamsul Maarif, sendiri telah memerintahkan para Deputi BNPB untuk mendampingi BPBD melakukan pemadaman titik api. BNPB telah mengerahkan 2.200 personil TNI, dan 1.050 personil Polri untuk membantu BPBD, Manggala Agni, dan lainnya dalam pemadaman di darat.

Satgas udara, BNPB bersama BPBD saat ini masih melakukan water bombing dari udara dan modifikasi cuaca di Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, dan Kalteng. Penegakan hukum harus terus ditingkatkan oleh aparat. Penegakan hukum terus ditingkatkan.

Wakil Presiden Boediono juga telah meminta Kapolri, Kejaksaan Agung, TNI dan PPNS meningkatkan upaya penegakan hukum. Selama tahun 2014, dari 186 kasus terkait karhutla ada 296 orang tersangka. [zul]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

Suahasil Puji Bea Cukai Setelah Purbaya Tersingkir, Ada Apa Nih?

Minggu, 20 September 2026 | 19:41

Tim Qonun Asasi Sebut Wacana Muktamar Ulang NU Tak Punya Dasar

Minggu, 20 September 2026 | 19:29

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Rusia Gelar Pemilu Parlemen di Wilayah Ukraina yang Diduduki

Minggu, 20 September 2026 | 18:48

Negosiasi dengan Houthi, Solusi Arab Saudi

Minggu, 20 September 2026 | 18:43

Datangi Pospera, Ratusan Warga Minta Turunkan Desil

Minggu, 20 September 2026 | 18:18

Honor Play 11 Resmi Meluncur, Bawa Baterai Jumbo 8.300 mAh

Minggu, 20 September 2026 | 18:06

Timur Tengah Memanas, Trump Cepat-cepat Tinggalkan Camp David

Minggu, 20 September 2026 | 17:50

Apa Itu Perairan Masalembo yang Dijuluki Segitiga Bermuda Indonesia?

Minggu, 20 September 2026 | 17:50

BNI dan Unpad Perkuat Ekosistem Kampus melalui Layanan Digital Terintegrasi

Minggu, 20 September 2026 | 17:28

Selengkapnya