BELAKANGAN ini beredar kabar burung bahwa Presiden terpilih, Joko Widodo, baru saja dilobi oleh pihak pemerintah AS untuk tetap mempertahankan posisi Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Chatib Basri.
Terlepas apapun tujuannya, jika memang kabar ini sahih adanya, maka sungguhlah sangat disayangkan mengetahui bahwa seenaknya saja presiden yang baru kita pilih bisa disuruh-suruh. Nanti akan muncul pandangan, seolah Indonesia ternyata tidak lebih dari Negara bagian Paman Sam yang kesekian belaka, tidak ubahnya seperti Hawai atau Alaska.
Tentu kondisi ini sangat jauh dari cita-cita Bung Karno di mana Indonesia dapat berdaulat, sesuai ajaran Trisakti, terhadap negara mana pun di dunia, termasuk AS. Kembali pada soal "titipan" dari AS, prestasi selama menjadi menteri keuangan pun Chatib Basri tergolong biasa-biasa saja. Ini karena faktanya secara umum masih terjadi empat defisit dalam indikator makroekonomi, bidang yang seharusnya menjadi fokus utama menteri keuangan.
Namun memang Amerika Serikat tidak akan pernah terlalu peduli pada kondisi makro ekonomi kita. Semakin buruk ekonomi Indonesia, bagi mereka semakin bagus karena semakin rapuh, sehingga kelak Indonesia akan mudah dikendalikan oleh negara super power ini, terutama melalui lembaga-lembaga keuangan neoliberal-nya (IMF dan Bank Dunia).
Keempat defisit yang dimaksud adalah: defisit neraca perdagangan, defisit neraca pembayaran, defisit transaksi berjalan, dan defisit APBN. Untuk neraca perdagangan, sejak Januari hingga Juni 2014 telah terjadi defisit sebesar 0,9 miliar dollar AS. Sementara selama tahun 2013 defisit neraca perdagangan berada di kisaran 4,06 miliar dollar AS. Untuk neraca pembayaran, meskipun dua kuartal terakhir sempat surplus (yang pasti akan defisit lagi untuk kuartal kedua 2014 karena neraca perdagangan terus defisit), secara akumulatif sejak kuartal pertama 2013 hingga kuartal pertama 2014 kita mengalami defisit sebesar 5 miliar dollar AS.
Untuk transaksi berjalan, sejak kuartal pertama 2013 (defisit sebesar 5,8 miliar dollar AS) hingga kuartal pertama 2014 (defisit sebesar 4,2 miliar dollar AS), defisit terus terjadi. Bahkan Bank Sentral sendiri memprediksi defisit pada kuartal kedua 2014 dapat mencapai 8 miliar dollar AS. Untuk yang terakhir, APBN, memang selalu defisit. Pada tahun 2013, defisit APBN yang terjadi sebesar Rp 209,5 triliun (2,24 persen PDB), sementara untuk tahun 2014, Kementerian Keuangan malah sempat memprediksi akan terjadi defisit APBN sebesar Rp 472 triliun (4,69 persen PDB), jauh melampui target awal (sebelum perubahan) sebesar Rp 175,4 triliun (1,69 persen PDB).
Kemudian pertanyaannya adalah: apakah memang rezim makro ekonomi dengan empat defisit semacam ini yang hendak dilanjutkan oleh Jokowi dari SBY? Tentu bukanlah merupakan ide yang baik, karena akibatnya perekonomian Indonesia akan tetap berada pada "lampu kuning". Salah satu dampak dari hal tersebut adalah melemahnya kurs rupiah, yang pada akhir Desember 2012 masih sebesar Rp9.637 per dollar AS, pada akhir Desember 2013 sudah meroket ke Rp 12.189 per dollar AS, dan kini (8 Agustus 2014) masih berada pada kisaran Rp 11.807 per dollar AS.
Perekonomian dengan "lampu kuning" jauh lebih rentan terhadap guncangan, cenderung tidak stabil. Tentu bukan keinginan Jokowi atau presiden siapapun di Indonesia, jika akhirnya kemudian Indonesia mengalami krisis politik seperti di tahun 1966 dan 1998, yang sebelumnya dipicu oleh instabilitas perekonomian domestik. Sangat berbahaya jika Jokowi kembali melanjutkan kepemimpinan arsitektur keuangan yang kemudian dapat mencelakakan dirinya selaku Presiden baru.
Di atas semua prestasi yang tidak istimewa sebagai menteri keuangan, Chatib Basri dikenal luas sebagai ekonom yang sealiran mazhabnya dengan Bank Dunia dan IMF. Apapun kebijakan yang menguntungkan pasar bebas, selalu menjadi prioritas dari Chatib. Semisal tentang kebijakan pencabutan subsidi BBM, yang sering digembar-gemborkan sebagai kebijakan yang efisien (dalam hal mengurangi defisit APBN) dan efektif (dalam hal subsidi yang "tidak tepat sasaran") walaupun sejatinya merupakan kebijakan liberalisasi sektor hilir migas (diharapkan harga BBM di SPBU asing dan SPBU nasional setara).
Menurut salah seorang ekonom terkemuka, bisnis di sektor hilir migas Indonesia juga tidak kalah menjanjikan, itulah mengapa banyak korporasi asing (seperti: British Petroleum, Petrochina, Petronas, Shell, Total, dsb) juga berusaha masuk ke sektor hilir ini yang selama ini dikuasai oleh Pertamina. Di mata aliran ekonomi neoliberal, penggunaan alat transportasi massal yang ramah lingkungan tidaklah menguntungkan untuk "bisnis", yang harus dilakukan adalah sebanyak-banyaknya mengimpor kendaraan bermotor -"sang peminum" bensin yang sebenarnya- untuk rakyat Indonesia. Apalagi, seperti diketahui secara luas juga, sejak 2006 hingga 2013 Chatib Basri pernah menjabat sebagai komisaris PT Astra Internasional, salah satu perusahaan importer dan perakit kendaraan bermotor terbesar asal Jepang. Karena itu, jika mempercayakan Chatib Basri sebagai menteri keuangan kembali, niscaya kebijakan pencabutan subsidi BBM dan impor kendaraan bermotor akan juga kembali menjadi prioritas kabinet Jokowi mendatang.
Chatib sebenarnya merupakan generasi termuda dari kelompok yang sering dijuluki sebagai Mafia Berkeley, para teknokrat pendiri Orde Baru yang ikut serta dalam penggulingan pemerintahan Bung Karno yang nasionalis-kerakyatan. Sejak tahun 1967 saat Orde Baru berdiri dengan bantuan CIA (agen rahasia AS) hingga saat ini, terhitung sudah lebih dari 45 tahun lamanya (tanpa memasukkan zaman Gus Dur) rezim ekonomi yang diarsiteki oleh kelompok Mafia Berkeley ini bertahan. Dan selama itu pula kepentingan ekonomi AS (dan Barat secara umum) benar-benar dilayani sebaik-baiknya di Indonesia.
Dengan demikian, maka menjadi jelas kemudian apa tujuan AS begitu "keukeuh" melobi Jokowi untuk tetap memasang Chatib Basri ke dalam kabinet: agar Jokowi mengantongi nasionalismenya. Jika nasionalisme saja sudah dikantongi, bagaimana kemudian Jokowi bisa menjadi seperti Bung Karno pada masa lalu yang berani berkata: Amerika kita seterika!
[***]
*Penulis adalah peneliti Lingkar Studi Perjuangan
