Fahira Idris Waspada Politik Uang dalam Pemilihan Ketua DPD

Mekanisme pemilihan pimpinan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) tidak diatur secara rinci dalam Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Karena itu dikhawatirkan rawan politik uang.

Anggota DPD terpilih dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Fahira Idris, mengatakan, di tengah kepercayaan masyarakat yang terus turun terhadap lembaga legislatif baik di Pusat maupun Daerah, DPD harus mampu menjadi saluran alternatif yang bisa dipercaya dan diandalkan rakyat Indonesia.

"Terlepas dari mekanisme pemilihannya nanti, semua anggota DPD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan. Segala proses di DPD, termasuk saat proses pemilihan pimpinan DPD, harus terbuka dan transparan agar masyarakat percaya. DPD harus steril dari politik uang," ujar Fahira lewat rilisnya, (Rabu, 23/7).

Fahira mengatakan, tata tertib pemilihan pimpinan dan syarat calon ketua yang nanti diputuskan oleh semua anggota DPD harus bisa menutup celah terjadinya praktik politik uang. Karena tidak seperti DPR yang disekat fraksi-fraksi, Ketua dan Wakil Ketua DPD sebaiknya dipilih secara langsung dan terbuka.

Menurutnya tak masalah teknis mekanisme penyaringan calon berdasarkan sistem tiga wilayah (Indonesia Barat, Tengah, Timur), dipilih secara paket (ketua dan wakil ketua) atau sistem yang lain. Tetapi yang paling penting, prosesnya dipilih secara langsung.

"Artinya satu orang, satu suara,” jelas perempuan yang memperoleh suara terbanyak di DKI Jakarta ini. [ald]