Berita

tjahjo kumolo/net

Politik

Sekjen PDIP Kasih Sinyal Kabinet Hanya Disusun Jokowi dan JK

RABU, 23 JULI 2014 | 11:33 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ketua Tim Pemenangan Nasional Joko Widodo-Jusuf Kalla, Tjahjo Kumolo, memberi sinyal bahwa pasangan terpilih itu tak akan terburu-buru membahas susunan kabinet.

Kemarin usai penghitungan suara akhir di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Tjahjo memastikan pembahasan akan dilakukan usai Hari Raya Idul Fitri. Namun tidak jelas kapan tepatnya.

Kepada Rakyat Merdeka Online, Tjahjo meminta semua pihak sabar menantikan kabinet yang akan diumumkan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2014.


"Nanti setelah pelantikan Presiden RI, 20 Oktober," singkatnya beberapa saat lalu.

Dia memberi sinyal bahwa penyusunan kabinet hanya akan dilakukan oleh dua orang, yaitu Joko Widodo dan Jusuf Kalla sendiri. Tjahjo enggan menjawab ketika ditanya apakah pimpinan partai koalisi akan diberikan ruang untuk memberi masukan.

"(Disusun) Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla," tegas Sekjen DPP PDIP itu.

Sebelumnya juga, Tjahjo menyebutkan bahwa pihaknya menginginkan pemerintahan bersistem presidensial yang kuat didukung oleh parlemen yang benar-benar solid. Tapi bukan berarti harus bagi-bagi kursi di antara koalisi.

"Sejak awal kami tidak bagi-bagi kursi dan koalisi tanpa syarat. Orang partai yang tidak sesuai bidangnya juga tidak akan dipilih," ujarnya kemarin siang saat penghitungan suara Pilpres masih berlangsung.

Sementara kemarin malam, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyampaikan hal berbeda. Dia berharap, pimpinan partai koalisi akan dilibatkan dalam penyusunan kabinet.

Ia mengatakan, proses penyusunan kabinet merupakan hal penting yang tak dapat dilakukan oleh satu pihak tertentu. Dalam hal ini, ia ingin ada ruang luas untuk semua partai pendukung memberikan masukan dan pertimbangannya, tanpa harus memaksakan posisi tertentu dalam kabinet tersebut.

Menurut bos Media Group itu, hal tersebut mesti dilakukan demi efektivitas pemerintahan mendatang. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Gandeng Boulevard Coffee, Bank Syariah Nasional Perkuat Ekosistem Transaksi Masyarakat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 17:23

15 Tahun Mengaspal, 70 Mitra Driver Dapat Hadiah Umrah dari Gojek

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16:11

AADI Laporkan Pengalihan Saham Hasil Buyback Lewat Bursa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:12

Kebakaran di Belakang RS PIK, Asap Tebal Membubung

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:11

Peradi Profesional Jakarta Dilantik, Harris Arthur: Integritas Adalah Marwah Advokat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:02

Purbaya Girang, Danantara Setor Dividen Rp120 Triliun ke Kas Negara

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:56

Chevron Siap Perluas Proyek Minyak di Venezuela

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:39

Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Operator Wajib Beri Pilihan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:26

Amandemen UUD 1945 Didahului Pemufakatan Jahat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:12

Aktivis Senior Ingatkan Sudah Saatnya Kembali ke UUD 1945 Asli

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13:39

Selengkapnya