Berita

megawati soekarnoputri/net

SKANDAL BLBI

Pernyataan Samad Jangan Liar, Buktikan Megawati Soekarnoputri Tidak Kebal Hukum!

SELASA, 15 JULI 2014 | 03:11 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Gabungan organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan serta LSM yang tergabung dalam Front Gerakan Aktivis Seluruh Indonesia (Fraksi) menantang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, memeriksa Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dalam kasus BLBI seperti dijanjikannya sendiri beberapa waktu lalu.

"Publik sangat menanti aksi nyata dari KPK untuk memeriksa Megawati, sehingga pernyataan Ketua KPK itu tidak terkesan liar," tegas Koordinator Fraksi, Fuad Bachmid, dalam kiriman rilisnya.

Mantan Ketua Presidium Nasional Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Se-Indonesia itu menyatakan apresiasi bila KPK berani memeriksa mantan Presiden RI terkait kasus BLBI, apalagi kasus tersebut sudah jelas merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.


"Tentunya ini menjadi angin segar buat KPK sebab selama ini publik sudah berkesimpulan bahwa hanya Megawati yang kebal hukum di republik ini akibat tidak pernah bersentuhan dengan lembaga hukum. Padahal banyak kasus besar yang terjadi semenjak pemerintahan Beliau sebagai Presiden " katanya.

Ia sangat berharap pernyataan Abraham Samad ditindaklanjuti, bahkan tidak menutup kemungkinan penuntasan BLBI adalah pintu masuk untuk membongkar kasus besar lainnya.

Fuad juga menambahkan bahwa aliansinya berencana mengadakan syukuran akbar jika KPK berani memeriksa Megawati secepatnya

"Jika ada capres yang menyalurkan kegembiraannya berupa konvoi untuk merayakan kemenangan di quick count, maka kami akan syukuran berupa doa dan takbir," sindir Fuad.

Fraksi terdiri dari Poros Aliansi BEM Se-Indonesia, Perhimpunan Simpul Aktivis Seluruh Indonesia (Persira), Eksponen Lintas Aktivis Se-Indonesia Timur, Persatuan Nasional Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Seluruh Indonesia (Pena ISMSI), Konsorsium Gerakan Lintas Kampus (KGLK), dan beberapa organisasi kepemudaan lain.  [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Ramos-Horta Puji Toleransi dan Ketangguhan Rakyat Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:17

Polisi Konfirmasi Korban Tewas saat Demo DPR Seorang Pedagang Cermin

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:10

Aturan Turunan UU DKJ Harus Rampung Sebelum Keppres IKN Terbit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:09

Astra Sudah Jangkau 35.726 Warga Lewat 7 Posko Gempa NTT

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:04

Penanganan Karhutla di Riau Jadi Contoh yang Baik

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:01

Budi Arie Pasang Badan Cuci Nama Jokowi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:00

Peluncuran Wajah Baru RS Tria Dipa, Hadirkan Teknologi Medis Teranyar

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:57

BI: Daripada Kredit, Mayoritas Bank Parkir Likuiditas di Surat Berharga

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

LPJ Diterima, Gus Yahya Akui Tak Sempurna Pimpin PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

Pengusutan Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor Merembet ke Dinas Pendidikan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya