Berita

presiden sby/net

Politik

SBY Sudah Menyampaikan Saran kepada KPU

JUMAT, 11 JULI 2014 | 15:08 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Presiden SBY memimpin sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, untuk membahas beberapa isu yaitu perkembangan setelah Pilpres 9 Juli, masalah Palestina dan program 100 hari terakhir masa bakti KIB II.

Dikutip dari keterangan akun twitter resmi Sekretariat Kabinet @setkabgoid, saat membuka rapat itu Presiden menyampaikan bahwa Pilpres telah berlangsung aman, tertib, dan lancar. Presiden menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat.

SBY juga menerima ucapan selamat dari negara sahabat atas telah terselenggaranya Pilpres dengan lancar. Selain itu, Presiden telah bertemu dengan dua pasangan capres dan cawapres terkait klaim kemenangan masing-masing pasangan


Dalam pertemuan dengan dua pasangan tersebut, Presiden dan kedua pihak setuju dan berkomitmen untuk menjaga keamanan serta menunggu hasil keputusan KPU. Presiden melihat ada ekspresi kemenangan dari kedua pasangan, dan hal itu dinilai wajar.

Namun, Presiden berpesan agar ekspresi tersebut tidak meningkatkan ketegangan dan menimbulkan konflik horizontal. Dalam suasana ini, KPU sangat penting. Presiden telah berkomunikasi dengan Ketua KPU dan telah menyarankan agar KPU dua pasangan calon untuk ikut mengawasi perhitungan suara sehingga dua pasangan calon paham mekanismenya. KPU telah menyanggupi untuk menerima saran yang telah disampaikan oleh Presiden.

SBY juga berharap pers dan media massa dapat menahan diri agar tidak memicu terjadinya konflik horizontal. Pers dan media diminta tidak berpihak sehingga mendapat kepercayaan dari rakyat. Kepada TNI dan Polri, Presiden minta keduanya tetap menangani situasi keamanan sampai situasi normal kembali.

SBY sampaikan bahwa posisinya saat ini berada di tengah dan terus mengelola hal ini dengan baik. Ia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk mengatur pemilu, dan semua kewenangan tersebut ada pada KPU.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mematuhi jadwal dalam suksesi kepemimpinan di Indonesia. Jika ada sengketa, Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk menyidangkan sengketa tersebut. [ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

Suahasil Puji Bea Cukai Setelah Purbaya Tersingkir, Ada Apa Nih?

Minggu, 20 September 2026 | 19:41

Tim Qonun Asasi Sebut Wacana Muktamar Ulang NU Tak Punya Dasar

Minggu, 20 September 2026 | 19:29

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Rusia Gelar Pemilu Parlemen di Wilayah Ukraina yang Diduduki

Minggu, 20 September 2026 | 18:48

Negosiasi dengan Houthi, Solusi Arab Saudi

Minggu, 20 September 2026 | 18:43

Datangi Pospera, Ratusan Warga Minta Turunkan Desil

Minggu, 20 September 2026 | 18:18

Honor Play 11 Resmi Meluncur, Bawa Baterai Jumbo 8.300 mAh

Minggu, 20 September 2026 | 18:06

Timur Tengah Memanas, Trump Cepat-cepat Tinggalkan Camp David

Minggu, 20 September 2026 | 17:50

Apa Itu Perairan Masalembo yang Dijuluki Segitiga Bermuda Indonesia?

Minggu, 20 September 2026 | 17:50

BNI dan Unpad Perkuat Ekosistem Kampus melalui Layanan Digital Terintegrasi

Minggu, 20 September 2026 | 17:28

Selengkapnya