Berita

net

Politik

Kalau Lembaga Survei Bias Kepentingan, Tunggu Saja Hasil KPU

RABU, 09 JULI 2014 | 18:50 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Fenomena perbedaan hasil hitung cepat hasil Pilpres 2014 membingungkan publik. Perbedaan hasil dari lembaga-lembaga survei adalah fenomena penggiringan opini masyarakat.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman, kepada wartawan, Rabu (9/7).
 
"Sekarang masyarakat Indonesia tidak mempunyai referensi yang tepat. Masyarakat yang mengikuti Cyrus, CSIS, Litbang Kompas, maupun SMRC mengetahui bahwa mereka adalah pendukung Jokowi. Bukan tidak mungkin angka hitung cepat hasil Pilpres yang dirilis oleh mereka dibuat untuk menggiring opini ke kemenangan Jokowi," terang Jajat.


Jajat lanjut menjelaskan, hal seperti ini pernah terjadi tahun 2004, ketika Megawati Soekarnoputri mendeklarasikan kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat, namun ternyata hasil akhirnya berbeda.

"Mungkin saja, pada pemilu tahun ini sudah terjadi pengaturan skenario yang hampir sama dengan tahun 2004. Saya kira masyarakat harus mengingat ketika Ibu Mega pada tahun 2004 menjadikan hasil hitung cepat sebagai acuan untuk deklarasi, namun hasilnya berbeda," kata dia.

Jika terjadi fenomena seperti sekarang ini, di mana terjadi perbedaan hasil antar lembaga survei, dia meminta masyarakat tidak menjadikan hasil hitung cepat sebagai acuan utama.

"Tunggu hasil resmi KPU ketika tidak ada lembaga hitung cepat yang bisa dipercaya seperti sekarang ini. Masyarakat Indonesia harus segera memindahkan fokus kepada hasil resmi KPU, itulah yang dijadikan acuan," terangnya. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Polisi Pastikan Pengemudi Pikap yang Tabrak Petugas di Gerbang DPR Mabuk Alkohol

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:26

Wakil Presiden Tanzania Emmanuel Nchimbi Mundur Usai Berselisih dengan Presiden

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:18

Wall Street Melemah, Investor Cermati Pidato Kevin Warsh

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:14

Dony Oskaria Bongkar Penataan BUMN: 290 Selesai, 254 Jadi Target

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:03

Banjir Nepal Tewaskan Ratusan Orang, Paus Leo XIV Kirim Doa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:46

Saham Eropa Melesat Cantik Dipimpin Sektor Mewah dan Perbankan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:34

Dua Sumur Baru PHSS di Struktur Semberah Lampaui Target Produksi Migas

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:19

PKM Dorong Keluarga Muba Naik Kelas, Rp25 Juta Jadi Modal Kemandirian Ekonomi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:07

Ichsanuddin Noorsy dan Pemikiran Ekonomi Konstitusi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:54

MBG Jadi Bantalan Ekonomi Masyarakat Bawah, Kritik jadi Evaluasi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:46

Selengkapnya