Kericuhan yang divideokan di sekitar Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di Victoria Park, Hong Kong, diduga sebagai bagian dari sebuah operasi intelijen.
Pengamat politik dari Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman, bahkan menyebut operasi intelijen itu yang dirancang untuk menjatuhkan citra Calon Presiden RI nomor urut 1, Prabowo Subianto.
"Ada pemain intelijen yang menyiapkan kamera. Kurang lebih 200 orang sengaja baru diarahkan ke TPS setelah TPS ditutup," ujar Jajat, dalam pernyataan persnya (Senin, 7/7).
Banyak saksi mata di lapangan yang melaporkan bahwa para calon pemilih sudah sampai di Victoria Park jauh sebelum TPS ditutup. Persoalannya, sebagian orang itu menunggu sampai TPS ditutup untuk bergerak ke TPS.
"Dan, kenapa pakai mengatakan mereka ditolak memilih karena ingin mencoblos capres nomor urut dua?" kata Jajat heran.
Jajat mengatakan, hak memilih dan dipilih memang dilindungi oleh UU. Namun, aturan seperti batas waktu memberikan suara yang sudah ditetapkan juga harus ditaati.
Dia lanjutkan, melihat situasi politik saat ini situasinya beda tipis antara Prabowo dan Joko Widodo. Dampak dukungan Ketua Umum Partai Demokrat, SBY, kepada Prabowo pun sangat luar biasa. Namun dampak dukungan SBY bisa tergerus jika penyelenggara pemilu dan aparat dicitrakan berpihak ke Prabowo.
"Rakyat Indonesia harus waspada akan taktik intelijen seperti ini," tutup Jajat.
Diberitakan, ratusan WNI di Hongkong kecewa karena tak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pilpres. Mereka tak bisa mencoblos karena terlambat datang dari waktu yang sudah ditentukan ke Tempat Pemilihan Suara (TPS).
Konsuler Jenderal (Konjen) untuk Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hong Kong, Chalief Akbar, menjelaskan, sesuai undangan, pemilu dimulai pukul 09.00 hingga pukul 17.00 waktu setempat. Chalief mengatakan waktu penutupan TPS disesuaikan dengan izin yang diberikan oleh pemerintah Hongkong. Sebab, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) menggelar hajatan lima tahunan kali ini di ruang publik di Victoria Park.
Namun, sekitar pukul 17.30, sekitar 200 WNI yang mengaku belum mencoblos melakukan demonstrasi. Mereka meminta PPLN untuk membuka TPS kembali.
[ald]
