Sekelompok mahasiswa menyerahkan notulensi rapat terbatas yang dilakukan mantan Panglima ABRI, Wiranto, pada 17 Juli 1998, kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Senin (23/6).
Notulensi yang diserahkan Jaringan Mahasiswa Indonesia untuk Keadilan (Jamaika) itu bisa jadi titik terang tentang siapa sebenarnya dalang dari penculikan 13 aktivis yang hingga kini belum kembali.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman.
"Seperti diberitakan di media, bukti-bukti menunjukkan Wiranto memberi perintah untuk menjalankan "Operasi Kuningan" terhadap 13 aktivis yang saat itu masih dalam pengendalian Pangkoops Jaya. Seperti disebutkan dalam butir terakhir notulensi rapat yang dicatat oleh Sekpri Pangab tersebut, Wiranto memerintahkan agar membumihanguskan 13 aktivis tersebut," ujar Jajat.
Jajat menjelaskan, keaslian dari notulen tersebut memang masih menjadi pertanyaan di masyarakat. Namun, jika memang terbukti kebenarannya maka tuduhan yang selama ini di tujukan kepada Prabowo mengenai hilangnya para aktivis tidak benar.
"Mari kita lihat bersama. Jika pada akhirnya dokumen ini terbukti asli, maka Wiranto benar-benar harus bertanggung jawab terhadap peristiwa itu, juga atas kebohongan publik yang ia lakukan," tegas Jajat.
Berdasarkan catatan Kontras, sebanyak 23 aktivis dihilangkan ketika itu. Dari total itu, satu orang ditemukan meninggal (Leonardus Gilang), sembilan orang dilepaskan, dan 13 orang lainnya masih hilang hingga kini.
Sembilan aktivis yang dilepaskan adalah Desmond Junaidi Mahesa, Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Faisol Reza, Rahardjo Walujo Djati, Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugianto dan Andi Arief.
Sedangkan 13 aktivis yang masih hilang dan belum kembali adalah Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Wiji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser.
[ald]
