Berita

m. hatta taliwang

Hatta: Seperti Bung Karno, Sudah Jelas Mana Capres yang Mumpuni

SELASA, 17 JUNI 2014 | 10:32 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Debat calon presiden Prabowo Subianto-Joko Widodo pada putaran kedua Senin malam lalu dengan tema perekonomian dan kesejahteraan rakyat semakin menunjukkan siapa yang layak untuk menjadi presiden.

Demikian penilaian Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta(IEPSH), Muhammad Hatta Taliwang dalam pesan singkat yang diterima Rakyat Merdeka Online (Selasa, 17/6).

Hatta menjelaskan, karena acarannya debat capres, bukan debat pilkada, seharusnya cakupan perdebatan menjangkau aspek makro ekonomi, bukan berkutat masalah-masalah teknis (mikro).


Seorang capres mestinya mampu bicara masalah ekonomi secara komprehensif, yang cakupannya, daerah, nasional, regional dan global. Itulah perbedaan Pilpres dan Pilkada.

"Capres juga harus mampu bicara misalnya AFTA, sistem ekonomi nasional, strategi hadapi modal asing, masalah  ekspor-impor, daya saing bangsa, masalah utang negara, dukungan iptek untuk membangkitkan ekonomi dan lain-lain," beber aktivis senior yang sering mengkritik kebijakan SBY-Boediono ini.

Dalam amatannya, dari perdebatan tampak mana capres yang memiliki pemahaman makro dan mikro sert mana yang cuma memiliki pemahaman mikro saja. "Karena yang kita cari presiden bukan cari bupati atau gubernur, maka ukuran-ukuran pemahaman diatas jadi pertimbangan dalam memilih," ungkapnya.

Capres yang berbicara komprehensif dan makro tersebut adalah Prabowo Subianto. "Yang bicara mikro melulu, kan Jokowi," tegasnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, Indonesia sekarang butuh gagasan besar. Karena dengan gagasan besar itulah Bung Karno dan kawan-kawan memerdekakan Indonesia. "Indonesia sedang terpuruk. Karena itu Indonesia butuh pemimpin dengan ide besar dengan tingkat kemampuan mengimplementasikan yang mumpuni," demikian Hatta Taliwang. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya