Berita

Politik

Ekonom: Selama Ini Memang Terjadi Kebocoran Anggaran

SELASA, 17 JUNI 2014 | 07:55 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pengamat ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa mengakui selama ini memang terjadi kebocoran uang negara. Tapi untuk jumlah sampai Rp 1.000 triliun per tahun, dia tidak tahu.

"Saya nggak tahu hitungan itu dari mana," ucapnya kepada Rakyat Merdeka Online tadi malam.

Sebelumnya dalam debat capres, Prabowo Subianto menyatakan telah terjadi kebocoran anggaran negara sekitar Rp 1.000 triliun setiap tahun. (Baca: Fadli Zon: Kebocoran Anggaran Negara Terjadi Sejak Zaman Pak Harto)


Setelah membaca ucapan Prabowo, kata Purbaya, yang dimaksud kebocoran tersebut bukan APBN melainkan sumber daya alam. Kebocoran ini terjadi antara lain di penyelundupan kayu-kayu, penyelundupan ikan-ikan dari perairan Indonesia, penyendupan migas, dan juga kontrak-kontrak dengan perusahaan asing dengan pembagian yang kecil untuk Indonesia.

Kebocoran ini, lanjutnya, jelas berkaitan dengan APBN. Sebab, dengan menghilangkan penyelundukan, pemerintah akan mendapatkan pajak dari penjulan kayu, ikan, juga migas. Dengan kontrak-kontrak yang baik, Indonesia akan mendapatkan bagian yang lebih tinggi. "Jadi, kalau diberesin, akan ada uang masuk ke APBN,” ucapnya.

Namun, untuk menutup ini kebocoran ini bukan hal gampang. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuk kerja keras secara bertahan memindak para penyeludup dan meningkatkan tax ratio. Hal ini tidak bisa dilakukan dalam satu tahun. (Baca: Hatta: Dua Esensi yang Disampaikan Prabowo terkait Kebocoran Anggaran)

“Ini idealisme yang bagus. Tapi, untuk direalisasikan agak sulit. APBN kita tidak mungkin tiba-tiba bertambah sebesar Rp 1.000 triliun dari Rp 1.800 triliun saat ini menjadi Rp 2.800 triliun tahun depan. Jadi, harus hati-hati. Jangan sampai sudah dianggarkan, tapi uangnya tidak dapat, nanti pembangunannya memakai apa," tandasnya. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya