Berita

budi gunawan

Polri Terus Didesak Usut Pertemuan Komjen BG dengan Timses JKW-JK

SABTU, 14 JUNI 2014 | 18:00 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Mabes Polri terus didesak untuk mengusut tuntas ihwal pertemuan Kepala Kemdikpol Komjen Budi Gunawan dengan tim sukses Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan pada Sabtu malam lalu di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Bahkan, pengusutan pertemuan tersebut harus menjadi prioritas.

Menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pancasila, Hukum dan Demokrasi (Puskaphdem) Universitas Negeri Semarang, Arif Hidayat, Mabes Polri harus mencontoh TNI yang membentuk tim mengusut soal isu Babinsa tidak netral maupun soal bocornya surat DKP terkait pemberhentian Prabowo Subianto.

"Harusnya bisa seperti yang dilakukan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Mabes Polri pun bisa membentuk hal yang sama untuk menyelidiki kasus Budi Gunawan,” kata Arif (Sabtu, 14/6).


Menurut Arif, tak bisa dipungkiri secara politis, ada indikasi kuat penyalahgunaan kedudukan Budi Gunawan saat ini untuk kepentingan tertentu dalam hal ini capres tertentu. “Dugaan kuat terjadi abuse of power,” katanya.

Penyalahgunaan kedudukan ini dinilai amat membahayakan institusi Polri sendiri di mata masyarakat. “Dia harus diproses oleh institusinya,”lanjut Arif.

Langkah ini perlu diambil karena ini adalah salah satu pendidikan politik yang buruk bagi Indonesia. “Seorang polisi aktif harusnya jadi teladan masyarakat, bukan malah mencoreng nama baiknya sendiri,” kata Arif.

Karena itu, Arif berharap media dan akademisi harus terus mengawal kasus ini. “Apapun alasannya, Budi sudah bertindak tidak etis. Para akademisi menurutnya juga harus melihatnya dengan serius. Dengan begitu rakyat diberi pembelajaran berdemokrasi yang baik,” tutupnya.

Selain Polri, KPU juga harus bersikap dan menindaklanjutinya. Karena Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay juga disebut sempat ikut bertemu di lokasi resto itu. “ KPU punya dewan etik, saya kira bisa mengkaji apakah itu melanggar etika atau sudah ke ranah pidana,” kata Arif.

Baik Trimedya, Budi Gunawan, dan Hadar Nafis Gumay sudah memberikan klarifikasi. Mereka menegaskan, tidak ada pembicaraan politik. Karena pertemuan tersebut terjadi secara kebetulan. Bahkan, Hadar mengaku tak mengenal Komjen BG, yang pernah menjadi ajudan Megawati Soekarnoputri saat menjabat Presiden. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya