Tekad Joko Widodo yang akan menerapkan politik anggaran dan pemotongan anggaran daerah kalau terpilih menjadi presiden terus menuai kritik.
Ketua Fraksi Golkar, Setya Novanto, menilai paparan Jokowi yang disampaikan dalam debat capres tadi malam itu itu sentralistik dan tidak sesuai dengan nafas dan semangat otonomi daerah. "Kita harus hati-hati," tegas Setya di Jakarta, Selasa (10/6).
Kemarin, Jokowi mengungkapkan strategi politik anggaran agar pemerintah daerah patuh pada pemerintah pusat.
"Kenapa daerah tidak mengikuti pusat? Sebenarnya, bisa membuat daerah mengikuti (pusat) dengan cara politik anggaran. Dengan politik anggaran bisa kendalikan daerah. Ada reward and punishment. Bisa DAK (dana alokasi khusus) dipotong atau dikurangi, ini bisa membuat daerah ketakutan," kata Jokowi.
Menurut Novanto, melanjutkan keterangannya, pendekatan yang akan ditempuh Jokowi itu tidak sesuai dengan kondisi saat ini ketika daerah sangat membutuhkan dukungan peningkatan anggaran untuk melakukan pembangunan yang menyejahterakan masyarakat.
Karena dia mengingatkan, visi otonomi adalah menggerakkan ekonomi dan potensi di daerah. Mekanisme pengalihan kekuasaan juga telah dilakukan seperti perizinan.
"Jika ada pemotongan maka justru akan menggoyahkan perekonomian di daerah-daerah. Sebaliknya, daerah membutuhkan penguatan anggaran sehingga dapat memberi pemenuhan kebutuhan vital masyarakat seperti pendidikan dan infrastruktur," tegas Novanto.
Dia menuturkan, sesuai semangat otonomi maka seorang presiden justru harus berinisiatif meminta masukan dari kepala-kepala daerah, baik bupati, walikota dan gubernur.
Makanya, Novanto berpesan agar Jokowi dan Jusuf Kalla untuk lebih arif mengeluarkan pernyataan. "Mudah-mudahan Jokowi dan Pak JK menyadari hal ini serta hati-hati. Apalagi Pak JK pernah jadi wapres yang mestinya tahu bagaimana kesulitan-kesulitan di daerah," pungkasnya.
[zul]
