. Ide dan gagasan Prabowo Subianto soal sinergitas antara pusat dan daerah jauh lebih pro rakyat dibanding pesaingnya, Joko Widodo. Karena Prabowo berangkat dari program yang memang dibutuhkan untuk rakyat terlebih dahulu. Sementara Jokowi mengunakan politik anggaran.
"Nantinya yang dirugikan adalah rakyat, karena jika kelak ada ketidak sepahaman antara pusat dan daerah maka tidak akan ada pembangunan,†jelas Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham dalam keterangan persnya, (Senin, 9/6) terkait materi debat capres-cawapres yang digelar KPU di Balai Sarbini, Jakarta.
Dalam debat yang dipandu akademisi UGM Zainal Arifin Mochtar, Prabowo dan Jokowi mengungkapkan cara penyelesaian yang berbeda terkait sinergitas antara pusat dan daerah, yang menjadi salah satu permasalahan dalam pembangunan bangsa.
Prabowo mengatakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah program pembangunan harus memprioritaskan kebutuhan rakyat. Maka pembangunan itu dipastikan akan berjalan. “Bangun infrastruktur jalan-jalan desa, bangun jalan raya, ketersediaan air bersih. Saya kok yakin kalau itu untuk rakyat maka semua akan berjalan,†kata Prabowo.
Dia mengatakan dengan begitu, kepala daerah pasti akan menyetujui program pembangunan dari pusat. Pembangunan ke depan juga harus bisa memberikan jaminan pada rakyat tentang kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Untuk pangan misalnya bagaimana menciptakan pangan yang murah.
Kemandirian pangan, kata Prabowo akan membawa efek berkelanjutan. Sebab devisa akan menjadi bertambah kuat. Selama ini devisa tergerus impor pangan cukup besar. Dengan menghemat devisa, investasi bisa lebih besar, roda perekonomian berputar dan pertahanan negara bisa menjadi kuat.
“Kita ingin membuat rakyat sejahtera yang cukup pangan sandang dan papan, berdiri diatas kaki sendiri. Rakyat yang tenang menghadapi masa depan,†kata Prabowo.
Untuk mengejar ke arah tersebut Prabowo mengatakan ada prioritas pembangunan. Yaitu ketahanan pangan, ketersedian energi, infrastruktur dan reformasi birokrasi. Dengan manajemen berorientasi sasaran.
Sementara Jokowi dalam upaya mensinergikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan politik anggaran. “Gampang sekali itu pakai saja politik anggaran. Dengan begitu daerah pasti akan menurut dengan pusat saya jamin 100%,†kata Jokowi.
Jokowi menambahkan hal tersebut akan efektif dengan menggunakan sistem IT. “Tinggal panggil programer kita bisa lihat bagaimana anggaran disana, bagaimana angaran disini, serahkan saja pada programer,†kata Jokowi. Sementara untuk segi pembangunan Jokowi mengatakan pembangunan jangka panjang.
Pengamat politik Taufik Bahaudin mengatakan bahwa dalam debat pilpres tersebut Prabowo terlihat jauh lebih strategis dan konseptual. Sedangkan Jokowi lebih pada managerial. sehingga kelas keduanya berbeda. [zul]
